Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia (RI), Andi Amran Sulaiman menilai Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bisa menjadi lumbung pangan untuk Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Andi saat menghadiri Rapat Koordinasi Akselerasi Kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Menuju Indonesia Swasembada Pangan bersama perwakilan Dinas Pertanian se-Kalsel dan 1.097 Penyuluh Pertinan Lapangan (PPL) se-Kalsel di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya dengan luas lahan 343 ribu hektare Provinsi Kalsel memiliki potensi panen hingga 7 sampai 8 juta ton. Untuk itu Andi pun meminta kepada para Forkopimda agar bisa mengawal program optimasi lahan dalam mendukung Indonesia menuju swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Jika ini bisa diwujudkan, maka kenaikan kesejahteraan masyarakat Kalsel bisa naik hingga 7 atau 8 kali lipat, dan Provinsi Kalsel bisa menjadi provinsi 5 besar dengan hasil panen disektor pertaniannya,” kata Andi.
Lebih jauh Andi mengatakan, sektor ketahanan pangan merupakan salah satu sektor penting yang harus dijaga, apalagi ditengah kondisi perang dagang yang saat ini terjadi antara beberapa negara di dunia.
“Kita harus waspada untuk menjaga kondisi ketahanan pangan kita, jika ketahanan pangan kita terjaga Insya Allah kita akan aman,” jelasnya.
Guna mendukung hal tersebut pihak Kementerian Pertanian pun akan memberikan bantuan beruapa anggaran dan alat pertanian untuk mensukseskan kegiatan optimalisasi lahan dan cetak sawah di Kalsel.
“Penggunaan anggaran ini harus dijaga betul, kami akan mengawal. Jika ada Bupati yang merasa tidak sanggup lapor dan diskusi sekerang, daripada menyesal kemudian dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur Kalsel H Muhidin menyambut baik atas bantuan dana dan alat pertanian dari Kementerian Pertanian RI untuk membantu pengembangan sektor pertanian di Kalsel.
Bantuan tersebut rencananya akan diserahkan langsung kepada Bupati atau Walikota di 13 kabupaten/kota di Kalsel.
“Untuk tahap pertama ini sekitar Rp1 Triliun dulu untuk 50.000 hektare optimalisasi lahan di Kalsel,” tuturnya.
Pada kesempatan ini Muhidin juga meminta agar Bupati yang tidak hadir pada kegiatan Rakoor ini untuk segera melapor kepadanya apakah siap untuk menerima dan mengelola dengan baik bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian RI.
“Sesuai dengan arahan Bapak Mentan tadi, untuk menyampaikan kembali kepada Bupati yang tidak hadir apakah siap untuk diberi bantuan, karena siapa yang tidak hadir hari ini bantuan anggarannya akan ditahan dulu oleh pihak Kementan. Untuk itu, kepada Bupati yang tidak hadir pada hari ini, saya minta untuk segera menghadap kepada saya, agar saya bisa membuat laporan kepada Bapak Menteri,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
