Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan di awal tahun 2025 ini terus melanjutkan trend positifnya meskipun masih menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi di triwulan IV tahun lalu yang secara yoy tumbuh 5,15 persen, lebih tinggi dari Nasional yang mencapai 5,05 persen.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi menfatakan PDRB tercatat sebesar Rp286,82 Triliun (ADHB) atau Rp156,76 Triliun (ADHK).
“Pertumbuhan ekonomi Kalsel masih ditopang oleh lapangan usaha Pertambangan dengan kontribusi 29,47 persen. Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi PDRB Kalsel sebesar 46,32 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tetap terjaga” kata Syafriadi, Banjarmasin, Jumat (28/2/2025).
Secara umum, disebutkan Syafriadi terdapat beberapa indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalsel yang masih positif tersebut antara lain tingkat inflasi Januari 2025 masih terkendali dan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,62 persen (yoy), lebih rendah dari Nasional (0,76 persen).
Dari lima daerah di Kalsel yang menjadi sampel pengukuran, tingkat inflasi tertinggi pada Tanjung Kab.Tabalong sebesar 1,46 persen (yoy), sedangkan yang terendah pada Kotabaru, yang mengalami deflasi sebesar -1,29 persen (yoy). Penyumbang inflasi di Kalsel antara lain emas perhiasan, tarif parkir, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin.
“Pada Januari 2025, neraca perdagangan di Kalsel masih surplus sebesar US$807,43 juta. Kondisi ini mengalami penurunan -27,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pada awal tahun 2025 ini, tren surplus neraca perdagangan terus berlanjut dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah
dibandingkan tahun 2024,” ucapnya.
Adapun target pendapatan APBN di Kalimantan Selatan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp22,02 Triliun. Sampai dengan Januari 2025, kinerja APBN dari sisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp106,88 Miliar atau 0,49 persen dari target. Capaian ini mengalami kontraksi 91,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“PNBP mendominasi pendapatan negara dengan kontribusi 95 persen. Di sisi lain, pendapatan perpajakan mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh restitusi PPN pada Januari 2025 ini,” tambah Syafriadi.
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara yaitu Penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp593,21 Miliar, mengalami kontraksi sebesar -18,31 persen. Hal ini disebabkan karena perpindahan WP Cabang ke KPP tempat WP Pusat terdaftar. Penerimaan PBB sebesar Rp6,41 Miliar, mengalami kontraksi sebesar -86,30 persen karena perpindahan WP Cabang yang melakukan setoran PBB ke KPP tempat WP Pusat terdaftar.
Penerimaan PPN sebesar -Rp690,42 Miliar mengalami kontraksi sebesar -534,79 persen karena restitusi yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Penerimaan dari Pajak Lainnya tumbuh sebesar 149,61 persen dari penerimaan tahun lalu.
Untuk penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai pada Januari 2025 ini adalah penerimaan Kepabeanan dan Cukai direalisasikan sebesar Rp69,50 Miliar dan Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp294 Miliar. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terealisasi Rp130 Milliar terdiri dari PPh Impor Rp24,4 Miliar dan PPN Impor Rp105,6 Miliar. Realisasi PNBP mengalami kontraksi 61,38 persen yang dikontribusikan oleh penurunan PNBP Lainnya 61,09 persen dan penurunan Pendapatan BLU 85,67 persen.
PNBP yang dikelola oleh DJKN antara lain PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp2,25 Miliar. MC Kalsel/Rns
