Penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Roy Rizali Anwar memimpin langsung pertemuan coffee morning lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel di Kebun Raya Banua, Senin (9/12/2024).
Coffee morning yang dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel dan pejabat eselon III lainnya, diisi keikutsertaan pada acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Jakarta yang diikuti Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, Plt Gubernur Muhidin didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen.
Di awal coffee morning, Muhidin mengenalkan diri, keluarga dan menceritakan karier politiknya, mulai sebagai anggota DPRD Tapin, DPRD dan dilanjutkan kesuksesan menjadi Walikota Banjarmasin, sebagai Wakil Gubernur Kalsel satu periode disambung Plt Gubernur Kalsel saat ini.
Ia juga sebagai Gubernur Kalsel terpilih pada Pilkada serentak 2024, berpasangan dengan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman yang secara resmi keduanya dilantik pada 7 Februari 2025 nanti oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara – Jakarta.
Dirinya juga menyampaikan komitmennya untuk kerja bersama dan profesional dalam menjalankan tugas masing-masing.
“Apapun yang kita hadapi, kita pikirkan bersama dan tidak ada lagi ‘kuning – biru’,”katanya.
Tidak ada istilah ‘kuning – biru’ dimaksud Muhidin adalah, semua pejabat maupun ASN lingkup Pemprov Kalsel ini, bersikap netral dalam bertindak dan semua mengutamakan kerja bersama.
Perkenalan dan cerita Muhidin pun menjadi makin terjalin rasa keakraban, apalagi disertai joke-joke lucu dari pengalamannya sejak waktu kecil, masa sekolah hingga sebagai pejabat. Pesan lagi yang disampaikannya, tidak ada rasa dendam dalam dirinya kepada siapapun dalam hal adanya perbedaan sikap atau dukungan pada saat pencalonan gubernur dan wakil gubernur pilkada serentak lalu.
Selain itu, Muhidin juga menyinggung masalah tenaga honorer atau kontrak di masing-masing instansi, diperkenankan menambah tenaga jika memang sangat diperlukan, dengan catatan, memilih orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan dilakukan pengawasan disiplin kerja.
“Jangan sampai ada yang tidak turun (absen, red) ke kantor, tapi terima gaji,”imbuhnya.
Terkait gaji honorer, sebelumnya dijanjikan menjadi Rp3,1 juta per bulan pada waktu pencalonan, namun sekarang akan disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, sehingga nantinya gaji yang diberikan tenaga kontrak dijadikan Rp3,3 juta per bulan.
Diketahui, Pemerintah Pusat memutuskan kenaikan UMP Kalsel sebesar 6,5 persen. Dengan kenaikan ini, UMP Kalsel tahun depan meningkat sebesar Rp213.382, dari Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194 per bulan. (MC Kalsel/tgh
