Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol Kalsel) terus berupaya untuk menyikapi permasalahan-permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Bidang Politik terkait fasilitasi kepada partai politik (parpol), pada Pertemuan Lintas Parpol di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (5/12/2024).
“Pertemuan lintas parpol ini sebagai upaya Pemprov Kalsel terkait tugas pokok dan fungsi di bidang politik yang bersentuhan dengan fasilitasi kepada partai politik, seperti halnya dalam pelaksanaan bantuan keuangan partai politik,” ujar Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah yang diwakili oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Muhammad Hasanuddin.
Dijelaskan, parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.
Pertemuan ini mengangkat tema ‘Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik’, diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pengurus parpol tingkat provinsi, serta jajaran Bakesbangpol kabupaten kota se-Kalsel, ini sebagai kesempatan untuk merumuskan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan keuangan parpol serta penyampaian pemahaman tugas.
Pada kesempatan ini, dihadirkan dua nara sumber yakni dari Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Parpol Direktorat Politik Dalam Negeri, Rama Ardhi Segara dan perwakilan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel oleh Faisal Fatchur Rachman dengan judul paparan ‘Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 Provinsi Kalsel’.
Kegiatan ini membangun kesamaan persepsi dan pemahaman di antara pemangku kepentingan terkait pentingnya implementasi yang tepat terkait aturan-aturan yang berlaku sebagai wujud membangun kehidupan politik yang sehat dan dinamis di daerah.
“Penting bagi kita semua untuk mampu memahami tugasnya serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan partai politik di daerah, karena partai politik adalah pilar dari demokrasi yang diharapkan dapat membawa kontribusi positif pada pembangunan demokrasi di daerah,” ujarnya. MC Kalsel/Fuz
