Dalam rangka meningkatkan berbagai aspek pelayanan digital terintegrasi, Plh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel untuk mewujudkan akselerasi tranformasi digital di Banua.
Hal tersebut di sampaikan Roy saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo Provinsi Kalsel dengan tema “Tranformasi Digital menuju Kalsel Babussalam dan mewujudkan Indonesia Emas” di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (30/10/2024).
Roy menjelaskan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerataan akses layanan informasi dan digital bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan salah satu misi pembangunan Kalimantan Selatan yakni mengembangkan tata kelola pemerintah yang lebih fokus pada pelayanan publik.
“Terkait aspek tranformasi digital, kota perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat mendorong digitalisasi layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan yang menyentuh berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan administrasi pemerintahan,” jelas Roy.
Roy mengungkapkan bahwa tidak dapat di pungkiri dalam upaya mewujudkan tranformasi digital di Banua masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kesenjangan digital di daerah pelosok, belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kompetensi SDM yang masih rendah, keamanan siber yang semakin kompleks, serta perlunya harmonisasi kebijakan TIK antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Untuk itu, lanjut Roy, Diskominfo perlu mengoptimalkan perannya sebagai jembatan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan tepat sasaran menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat.
“Tidak kalah penting, kita juga perlu memperkuat sistem keamanan informasi untuk melindungi data dan infrastruktur digital dari bahaya ancaman siber yang semakin kompleks dan canggih, keamanan siber bukan lagi opsi tetapi sudah jadi kebutuhan prioritas,” tegasnya.
Dia juga mendorong agar implementasi, Satu Data Banua yang menjadi alangkah strategis dalam membangun basis data yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak.
“Inisiatif ini diharapkan akan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalsel, saya yakin Kalsel memiliki kekuatan dalam membangun ekosistem digital yang inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan Rakerda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan maupun strategi penyelenggaraan urusan komunikasi informasi, statistik, dan persandian.
“Ini upaya kita untuk melakukan kolaborasi dan sinergi antara pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk mewujudkan tranformasi digital yang optimal dan dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh masyarakat,” ucap Muslim.
Salah satunya melalui penyederhanan aplikasi pemerintahan dimana sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait aplikasi pelayanan akan di moratorium mengingat banyaknya aplikasi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu agar lebih efisien dan terintegrasi dalam satu pintu pelayanan.
“Sekarang kita sedang proses menuju ke tahap tersebut, dimana pada 2024 ini yang sudah terintegrasi ada empat layanan, yakni layanan kesehatan rumah sakit, samsat, pariwisata, dan perizinan. Kedepan kita akan tambahkan pelayanan publik dasar lainnya untuk disederhanakan dan diintegrasikan sesuai dengan aturan pemerintah pusat,” tukasnya.
Pada kesempatan ini, Diskominfo Kalsel turut menyerahkan penghargaan pengelolaan tindak lanjut aduan terbaik melalui SP4N LAPOR tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada tiga perwakilan SKPD Pemprov Kalsel diantaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kalsel, Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kalsel, serta Dinas Perhubungan Kalsel. MC Kalsel/Jml
