Dua periode, atau satu dekade kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor (Paman Birin) sejak 2016 hingga 2024 telah banyak membawa perubahan pada sektor pembangunan sosial.
Plt Kepala Dinas Pencatatan Kependudukan dan Sipil (Disdukcapil) Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengatakan, selama kepemimpinan Paman Birin, Pemerintah Provinsi Kalsel telah berhasil menempati peringkat dua terbaik nasional dalam penyelesaian masalah kemiskinan di Banua.
Hal ini tentunya tidak lepas dari pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran sesuai dengan data kependudukan yang telah di verifikasi dan validasi oleh Disdukcapil baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
“Seperti yang kita tahu hal paling utama dalam pemberian bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu itu adalah data kependudukan yang valid. Sehingga fungsi Disdukcapil dalam verifikasi dan validasi data kependudukan yang masuk baik melalui pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi itu sangatlah penting agar pemberian bantuan ini bisa tepat sasaran,” kata Galuh, Banjarbaru, Selasa (17/9/2024).
Galuh menuturkan, hal tersebut sesuai dengan target program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalsel selama dua periode kepemimpinan Paman Birin.
“Kalau dari sisi kinerja Disdukcapil Kalsel sendiri setiap tahunnya selalu tercapai, karena Pemprov Kalsel di target oleh Kemendagri untuk memberikan layanan kependudukan seperti perekaman e-KTP, perekaman catatan sipil, serta target lainnya. Alhamdulillah selama dua periode kepemimpinan Paman Birin, target Pemprov Kalsel terus tercapai,” tuturnya.
Ditambahkannya, program penyelesian kemiskinan yang dilaksanakan Pemprov Kalsel dibawah kepemimpinan Paman Birin ini juga segaris dengan program prioritas yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Saat ini, lanjut Galuh, program prioritas nasional yang juga merupakan prioritas di Pemprov Kalsel itu diantaranya penyelesaian kemiskinan, pengendalian angka inflasi, penurunan prevelensi stunting, persoalan investasi, dan penggunaan produk dalam negeri.
“Untuk Pemerintah Provinsi Kalsel sendiri, banyak persoalan yang didapatkan hasil diskusi isu-isu strategis yang kemudian dituangkan dalam RPJMD. Disinilah kita berkolaborasi, bahwa penyelesaian semua masalah itu sepakat adalah data, bagaimana kita menentukan fokus lokus, sehingga pelaksanaan program pembangunan tersebut bisa sesuai dengan data kependudukan di lapangan, dan apa yang kita lakukan bisa terselesaikan, tepat sasaran, dan lebih efektif serta efesien,” tegasnya.
Lebih jauh, Disdukcapil juga memiliki peran penting terhadap predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Sakip), mengingat perannya dalam verifikasi dan validasi data kependudukan sangat penting agar program pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Kalsel bisa tepat sasaran.
“Provinsi Kalsel melalui Sakip, Insya Allah tahun 2024 terbaik ke tiga untuk kategori provinsi se-Indonesia. Ini erat sekali dukungan dari Disdukcapil agar semua program bisa diselesaikan sesuai lokus yang tepat, yaitu masyarakat penerima manfaat,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
