Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin terus berkomitmen untuk meningkatkan dan menguatkan mutu pelayanan rumah sakit bagi masyarakat yang melakukan pelayanan, salah satunya dengan Monitoring Evaluasi (Monev) pasca akreditasi yang bersinergi dengan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Diauddin menuturkan pelaksanaan Monev ini merupakan bentuk komitmen rumah sakit dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Pelaksanaan ini sangatlah penting dalam meningkatkan mutu serta keselamatan pasien, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pasien,” ucapnya, Banjarmasin, Kamis (25/7/2024).
Ia menerangkan, Monev kali ini para surveyor akan ke lapangan dan diselenggarakan selama dua hari dengan memantau secara langsung bagaimana pihak rumah sakit memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
Diauddin mengatakan dalam pasca akrediatasi ini, pihaknya lebih memfokuskan terhadap program prioritas yang telah diberikan oleh Kementerian kesehatan untuk RSUD Ulin Banjarmasin di antaranya penyakit kanker, jantung, stroke, ginjal dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
“Tapi selain program prioritas tersebut kami juga tidak melupakan pelayanan yang lain, karena pelayanan yang lain itu juga sangat penting. Untuk itu rumah sakit sangat memerlukan lembaga survey untuk memonitoring pelayanan apakah sudah sesuai dengan standar,” terangnya.
Lanjut, pihaknya menuturkan, dari hasil monitoring evaluasi ke lapangan yang dilakukan para surveyor, diharapkan harapan ada peningkatan mutu pelayanan dari tahun sebelumnya.
“Akan tetapi, walaupun ada penurunan dari hasil pelaksanaan surveh ini maka kami bisa langsung memperbaikinya. Karena ini bentuk komitmen kami agara pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin bisa terus membaik ke depannya,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Tim Surveyor LARS SHP, Ely Retno Setyowati mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi RSUD Ulin Banjarmasin untuk menyelenggarakan Monev, sebab rumah sakit tipe A yang ada di Indonesia belum pernah menyelenggarakan kegiatan ini dengan lembaga akreditasi.
Ia mengungkapkan, untuk survey kali ini para surveyor melihat seluruh pelayanan sebanyak 16 bab, mulai dari elemen 1 hingga semuanya.
“Untuk dokumen sudah oke, tapi dengan langsung kami melihat ke lapangan bisa mengetahui apakah implementasi sesuai dengan pelaporan tertulis,” pungkasnya. MC Kalsel/usu.
