Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengikuti acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel yaitu Ruben Artia Lumbantoruan yang sebelumnya dijabat oleh Rahmadi.
Sahbirin dalam kesempatan tersebut mengatakan dirinya yakin, dengan pengalaman dan kemampuan yang Ruben Artia Lumbantoruan miliki akan mampu mengemban amanah dengan baik dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara di wilayah Kalsel.
“Kami berharap, dibawah kepemimpinan Bapak Ruben Artia Lumbantoruan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjaga kualitas kinerja dan profesionalitasnya dalam mengawal pengelolaan keuangan negara di daerah ini. Kami siap bekerjasama dan mendukung sepenuhnya langkah BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel di Provinsi Kalsel,” kata Sahbirin, Banjarbaru, Rabu (17/7/2024).
Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rahmadi atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Bapak Rahmadi telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam memimpin BPK di wilayah ini, dan kami sangat menghargai kerja keras serta komitmen Bapak dalam meningkatkan kualitas pengawasan keuangan negara di Kalsel,” ucap Sahbirin.
BPK merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di tingkat daerah, peran ini menjadi sangat krusial dalam menjamin terwujudnya tata kelola keuangan yang baik.
Sahbirin juga menambahkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemeriksaan yang independen, profesional, dan objektif, bpk telah menjadi mitra strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, berkat peran aktif BPK, kami dapat menjaga terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal INI terbukti dengan pencapaian yang membanggakan, di mana sejak tahun 2013, Pemprov Kalsel mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut,” ungkapnya.
Namun, dirinya menyadari bahwa capaian ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk terus meningkatkan kinerja keuangan daerah.
“Kita perlu menyadari bahwa kepercayaan publik adalah aset yang tak ternilai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu untuk terus meraih dan menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang bersih, terbuka, dan dapat di pertanggungjawabkan,” tandasnya. MC Kalsel/Rns