![](https://diskominfomc.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2024/06/IMG_0088-1024x631.jpeg)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus berupaya membangun kawasan perdesaan yang lebih baik, termasuk dalam mensejahterakan masyarakat di desa.
“Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (Maju) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara (IKN) dan juga semangat dari Gubernur Kalsel, yaitu Berjuang Gelorakan Rakyat (Bergerak) yang terus dipacu dalam memajukan desa,” kata Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalsel, Banjarmasin, Selasa (11/6/2024) sore.
Faried megungkapkan, pihaknya tidak mungkin dapat berdiri sendiri dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga diperlukan peran dan dukungan dari berbagai lintas sektor, termasuk Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).
“Keberadaan pembangunan kawasan perdesaan mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan masyarakat pada lingkup kerjasama antar desa,” ujar Faried.
Faried menyebutkan, pembangunan kawasan perdesaan salah satu potensi untuk membangun Indonesia dan sebagai alternatif solusi dalam upaya meningkatkan status desa menjadi desa mandiri, status desa tertinggi dalam Indeks Desa Membangun (IDM).
“Kawasan perdesaan terdiri dari beragam potensi dan sumber daya serta dari potensi itu harus bisa mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan yang mandiri dan berdaya saing,” kata Faried.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsinya akan terus mendorong pembangunan kawasan perdesaan agar bisa tercapainya visi misi Kalsel Maju.
“Ada sembilan Kabupaten yang dilakukan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, yaitu Tabalong, Banjar, Barito Kuala, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tapin dan Tanah Laut. Sedangkan, yang masuk dalam nominasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Periode 2024 hingga 2029, yaitu Kabupaten Tabalong dan Banjar,” kata Andie.
Andie pun berharap, dari Rakor pembangunan kawasan perdesaan dapat mengevaluasi kinerja masing-masing kabupaten dalam merencanakan dan membentuk kawasan perdesaan.
“Sehingga kedepannya kawasan perdesaan itu dapat melayani masyarakat dalam membangun desa dengan akselerasi pembangunan daerah kedepannya,” tutur Andie. MC Kalsel/Ar