Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Roy Rizali Anwar membuka Rapat Koordinasi Regional Kalimantan Bidang Organisasi dan Kepegawaian, yang diikuti oleh Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah di seluruh Kalimantan di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Rabu (29/5/2024).
“Sesuai dengan arah pembahasan di rapat koordinasi ini, ada aspek-aspek penting yang perlu dilakukan penguatan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, yaitu aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur,” sebut Roy Rizali Anwar.
Dijelaskan dari segi kelembagaan, sesuai arahan Presiden yang menyampaikan pesan untuk menyederhanakan birokrasi dan prosedur yang panjang dalam birokrasi harus dipotong, hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan efisiensi birokrasi yang lebih baik.
Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI telah mengidentifikasi dan menyusun langkah-langkah penyederhanaan birokrasi, salah satunya melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan struktural, serta penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah.
“Penyederhanaan birokrasi didahului melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, saat ini kita berada pada tahapan terakhir yaitu penyesuaian sistem kerja, sebagai upaya penyederhanaan birokrasi, Pemprov Kalsel secara bertahap terus berupaya menyederhanakan dan melakukan perbaikan-perbaikan,” lanjutnya.
Roy juga menyapa kepada seluruh narasumber dan peserta atas kehadirannya mengikuti rapat koordinasi tingkat regional Kalimantan di bumi Lambung Mangkurat, pertemuan ini merupakan salah satu agenda penting dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN), khususnya di wilayah Kalimantan.
“Saya berharap, rapat ini dapat menghasilkan poin-poin penguatan sektor birokrasi dan SDM ASN dan juga dapat menjadi pedoman serta acuan bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
