Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel menggelar Sosialiasi Peran Pelopor dan Pelapor pada Forum Anak Daerah (FAD) Kalsel dan FAD Kota Banjarmasin di aula BKD Pemkot Banjarmasin, dengan menghadirkan narasumber dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Luthfi Saifuddin dan Kabid PHA DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Banjarmasin, Senin (13/5/2024).
Plt Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan kegiatan ini menjadi sebuah platform yang sangat berharga untuk memahami lebih dalam guna mendukung anak-anak dalam peran tersebut.
“Forum Anak merupakan salah satu pelaksanaan peran anak sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kunci keberhasilan Forum Anak dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah adanya kemauan dan kemampuan anak untuk berperan sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan,” kata Fathimatuzzahra.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Luthfi Saifuddin pada materi partisipasi suara anak dalam pembangunan mengatakan, untuk langkah strategis peningkatan partisipasi suara anak dalam pembangunan yakni mengangkat isu suara anak dengan dukungan data melalui metode yang lebih ilmiah, representatif, dan partisipatif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk mempertajam program dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan yang bersentuhan dengan kesejahteraan anak.
“Perumusan indikator program dan kegiatan secara objektif sesuai dengan sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini anak harus dilibatkan untuk bisa dicermati aspirasi anak secara menyeluruh dan Menetapkan upaya pembangunan yang didasari pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sebagai prioritas pembangunan khususnya,” kata Luthfi.
Selanjutnya, untuk Pembangunan Berprespektif anak akan melihat target sasaran secara khusus. Hal ini akan mendorong lahirnya program pembangunan yang membuka akses lebih terhadap pemenuhan hak anak.
“Ada integrasi pendapat dan aspirasi anak ke dalam proses pengambilan kebijakan. Forum-forum anak perlu dikuatkan untuk bisa membangun arus aspirasi agar bisa didengar oleh pengambil kebijakan,” ujar Luthfi.
Oleh karena itu, pengarusutamaan kebijakan anak meniadi gerakan banyak pihak. Optimalisasi kolaborasi dengan aktor non pemerintah seperti media atau influencer menjadi unsur penting untuk membuat semua pihak peduli.
“Peran prespektif DPRD sendiri dalam pemenuhan suara anak yaitu legislasi perda yang aspiratif dan responsif terhadap penjamin hak anak, anggaran yang proporsional untuk program dan kegiatan yang menciptakan jaminan hak anak dan pengawasan kontrol secara kontruktif terhadap berbagai program untuk peningkatan hak anak,” jelas Luthfi. MC Kalsel/scw
