Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel menggelar Bimtek Kader Kualitas Keluarga Daerah di Provinsi Kalsel dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, mencegah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di pedesaan.
Berbagai permasalahan keluarga di Kalsel yaitu diantaranya data jumlah penduduk miskin l 2023 di Kalsel 188.928 jiwa (sumber : BPS Prov. Kalsel). Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan untuk keluarga miskin menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar 88,58 persen (sumber : BPS Prov. Kalsel). Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Status Pendidikan yang tidak bersekolah lagi sebesar 71,67 persen. Persentase 10-17 tahun (usia anak) yang bekerja pada sektor informal sekitar 80,6 persen terjadi di wilayah pedesaan.
Plt Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan, beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya Angka Pertisipasi Sekolah Tahun 2023 di Desa pada usia 16 – 18 tahun (68,46 persen) lebih kecil dibandingkan di Kota (71,43 persen) (sumber : BPS Prov. Kalsel).
“Tidak hanya itu angka persentase perkawinan anak, yang mana data menunjukkan bahwa tahun 2023 dengan persentase 8,74 persen (sumber: BPS Prov. Kalsel). Selanjutnya, khusus tahun 2023 berdasarkan data simfoni PPA, tercatat sebanyak 321 kasus korban anak dan 210 kasus korban perempuan. Sehingga, Korban kekerasan tersebut berdasarkan Tempat Kejadian paling tinggi terjadi pada rumah tangga dikarenakan adanya faktor ekonomi,” kata Fathimatuzzahra.
Menurutnya, Masih rendahnya akses dan partisipasi pembangunan desa bagi perempuan dan anak, belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, belum maksimalnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan diperdesaan, belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan adanya hal tersebut, diperlukannya pemetaan data yang dilakukan oleh Kader kualitas keluarga dan peran dari dinas, instansi. lembaga, dan organisasi sebagai penggerak di desa untuk dapat melaksanakan rencana aksi peningkatan kualitas keluarga.
“Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukannya pemetaan data, sehingga data kondisi Kepala Keluarga sangat diperlukan dalam proses perencanaan awal pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga untuk menemukenali permasalahan kualitas keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Fathimatuzzahra.
Oleh karenanya, hal Ini menjadi pekerjaan rumah bersama dalam menyelesaikan permasalahan ini, dengan langkah-langkah strategis program peningkatan kualitas keluarga yaitu memastikan Hak Pemenuhan serta Perlindungan Perempuan dan Anak terpenuhi dengan baik dan tepat.
Menyikapi hal tersebut, Fathimatuzzahra mengharapkan agar Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2024 ini kita masih menggunakan aplikasi survei Indeks Kualitas Keluarga yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kalsel.
Dalam Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2024 ini masih menggunakan aplikasi survei Indeks Kualitas Keluarga yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel agar dapat menghasilkan hasil pendataan yang sistematis, terukur dan valid. Tidak hanya itu, aplikasi ini dapat mempermudah para keder untuk dapat menginput dan dapat menelaah hasil pendataan secara langsung sehingga dapat melaporkannya kepada TPK2D Kabupaten/Kota.
“Aplikasi ini dapat mempermudah para keder untuk dapat menginput dan dapat menelaah hasil pendataan secara langsung sehingga dapat melaporkannya kepada TPK2D Kabupaten/Kota. Peran Kader ini sangat diperlukan dalam upaya pemetaan untuk peningkatan Kualitas Keluarga yang berpotensi positif bagi masyarakat. Diharapkan dengan diadakannya Bimtek ini dapat meningkatkan kompetensi dan menguatkan jejaring para kader peningkatan kualitas keluarga yang ada di Kalsel,” jelasnya. MC Kalsel/scw
