Mempunyai rumah yang layak dan berkualitas menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang. Harga yang terjangkau menjadi hal yang sangat penting terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan komitmen untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah layak dan berkualitas dengan harga terjangkau.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Amin menyatakan bahwa pemerintah ingin meningkatkan akses pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun menurutnya, masih terdapat ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas pengembang yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif, rendahnya keterjangkauan kebutuhan perumahan bagi MBR baik dalam membangun atau membeli rumah, hingga terbatasnya kemampuan ekonomi yang seringkali membuat MBR kesulitan untuk mengakses rumah yang layak dan terjangkau.
“Oleh sebab itu, rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui sumber pembiayaan seperti FLPP, TAPERA, dan lainnya untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR),” kata Amin saat membuka kegiatan Rapat Koordiansi Forum Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP tahun 2024 di Banjarmasin, Senin (29/4/2024).
Ia berharap melalui kegiatan ini dapat tercapai kesepakatan dan menghasilkan solusi terbaik dalam menyediakan akses perumahan yang lebih baik bagi MBR.
“Diharapkan, forum ini dapat menemukan terobosan-terobosan baru dalam pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Oleh karena itu, berbagai pihak terkait, baik pemerintah, pengembang, perbankan, serta para pakar dan akademisi, diharapkan dapat saling berbagi gagasan dan pengalaman untuk mewujudkan program perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat memperhatikan hal ini. Kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah serta ketersediaan dan akses perumahan dan permukiman menjadi salah satu fokus pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Mursyidah Aminy menambahkan kegiatan rapat koordinasi ini dalam rangka mensosialisasikan perkembangan perumahan baru dan mekanisme pembiayaan perumahan, karena masih banyak yang belum tahu program perumahan.
“Kalau ASN melalui program Taspen sedangkan Non ASN dan masyarakat melalui program FLPP,” kata Mursyidah. MC Kalsel/tgh
