Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor mengapresiasi kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam penurunan emisi gas rumah kaca yang sudah sejalan dengan program revolusi hijau menanam dan menanam untuk anak cucu nantinya.
“Kedepannya kita akan mendapatkan alokasi dana dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca yang nantinya dilakukan kegiatan dari rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian Karhutla, penguatan kapasitas UPTD Dinas Kehutanan (Dishut) seperti, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pengelolaan Hutan Lestari dan menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation (REDD+) dan dana Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dari Kementerian LHK,” kata Kepala Dishut Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, Banjarbaru, Kamis (25/4/2024).
Disampaikan Fathimatuzzahra, memang beberapa hari lalu menghadiri FGD Peran Pemerintah Daerah untuk Penguatan KPH dalam Rangka Implementasi Indonesia FOLU Net Sink 2030 dari Kementerian LHK, di Jakarta Convention Center.
“Dari FGD dihasilkan akselerasi implementasi FOLU Net Sink 2030 melalui sinkronisasi dan integrasi perencanaan pengelolaan KPH ke dalam target Indonesia FOLU Net Sink 2030 dan meningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan KPH, melakukan diseminasi kegiatan pemanfaatan dana RBP kontribusi Norway sebagai salah satu sumber pendanaan dari kontribusi dunia internasional melalui peningkatkan koordinasi antara tim kerja FOLU Net Sink, Mitra Pelaksana, Pemerintah Daerah dan KPH,” tutur Fathimatuzzahra.
Diutarakan Fathimatuzzahra, pihaknya bersama Kementerian LHK telah menyepakati dalam pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak atau wilayah kerja KPH meliputi, keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon aksi mitigasi dan implementasi FOLU Net Sink 2030 untuk memenuhi pemenuhan target NDC Indonesia, penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH dan Bagi KPH yang sudah mendapatkan alokasi pendanaan Indonesia FOLU Net Sink 2030 agar segera menindaklanjuti implementasinya mulai dari perencanaan operasional, pelaksanaan yang efektif dan menyampaikan pelaporan.
Lebih jauh Fathimatuzzahra pun menjelaskan, kebijakan dan implementasi sektor kehutanan akan terus dimantapkan dan ditingkatkan sejalan dengan perkembangan tantangan sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim.
“Sebagai bagian dari implementasi Enhanced Determined Contribution (Enhanced NDC), sektor FOLU atau sektor kehutanan dan lahan, diyakini menjadi sektor andalan Indonesia di dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan membatasi kenaikan suhu global yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) pada Tahun 2030 sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional dan komitmen ini merupakan upaya Indonesia dalam rangka menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss) dan pencemaran lingkungan hidup,” terang Fathimatuzzahra. MC Kalsel/Ar
