Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tingkat Provinsi tahun 2025 di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru.
Kegiatan Musrenbang dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK Forkopimda, Sekdaprov Roy Rizali Anwar, Asisten dan staf ahli gubernur, para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan para kepala SKPD kabupaten/kota se Kalsel. Selain itu, hadir juga pimpinan BUMD, perbankan, perguruan tinggi, dan lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Kalsel mengajak semua pihak yang hadir untuk bersinergi dalam menyusun program kegiatan pembangunan.
“Saya meminta seluruh kepala SKPD untuk menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu, terintegrasi dan selaras, antara pembangunan nasional dan pembangunan di daerah,” kata Sahbirin Noor, Rabu (24/4/2024).
Menurutnya, Perencanaan tersebut harus berbasis spasial dan berisi beberapa hal penting, di antaranya adalah kondisi daya saing sumber daya manusia, pondasi perekonomian berbasis SDA terbarukan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang berkelanjutan berbasis kewilayahan, pengelolaan lingkungan hidup berketahanan iklim dan ketahanan bencana, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan infrastruktur dasar.
Selain itu, permasalahan dan isu-isu pembangunan yang diserap secara langsung dari rakyat harus dikolaborasikan dalam program dan kegiatan di masing-masing sektor pembangunan.
“Dalam menyusun perencanaan pembangunan, data yang berkualitas, terukur dan terarah sangat diperlukan untuk penentuan pengambilan keputusan,” ungkapnua
Apalagi RKPD Provinsi Kalsel 2025 mengusung tema “Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”.
“Untuk mewujudkan tema tersebut, Pemprov Kalsel memiliki delapan misi pembangunan, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Keamanan Daerah yang Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Ketahanan Sosial dan Budaya, serta Ecological Sustainability,” ujarnya.
Gubernur Kalsel menekankan kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota agar program pembangunan disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan.
“Program dan kegiatan pembangunan harus berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam penyusunan RKPd, diperlukan skala prioritas dan pengoptimalan kebijakan money follow program,” katanya.
Dalam sepuluh tahun terakhir, sejumlah sasaran pembangunan di Kalsel telah tercapai. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik 8 level, kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) di atas nilai rata-rata nasional, pengurangan angka pengangguran menjadi 4,31 persen, angka kemiskinan menjadi 4,29 persen yang jauh di bawah rata-rata nasional, serta kesenjangan pembagian pendapatan atau Gini Rasio yang terus menurun menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kalsel.
Ia berharap, dengan musrenbang ini, para peserta dapat menyepakati arah kebijakan pembangunan, program kegiatan, target kerja, serta lokasi kegiatan yang dapat memantapkan daya saing daerah, meningkatkan kualitas sarana prasarana, dan memanfaatkan potensi Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.
“Semoga pembangunan di Kalsel dapat terus berjalan sesuai dengan harapan dan semakin menjadikan Kalsel sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Sahbirin Noor. MC Kalsel/tgh