Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dalam bentuk ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan atau Green Public Procurement.
“Kita baru saja menerima surat dari LKPP, menurutnya kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan karena kita memiliki peraturan gubernur nomor 93 Tahun 2018 tentang green publik procurement untuk mendukung revolusi hijau di Kalsel,” sebut Rahmadin, Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Kalsel, Senin (1/4/2024).
Ia berharap, pengadaan barang/jasa ramah lingkungan ini akan diluncurkan dan dilaksanakan di tahun 2024, bersamaan dengan Lima provinsi lain yang juga mendapatkan penghargaan serupa, akan tetapi Kalsel satu-satunya provinsi yang sudah memiliki peraturan gubernur tentang pelaksanaan barang dan jasa berkelanjutan.
Kemudian selanjutnya untuk Indeks Tata Kelola PBJ Kalsel pada Tahun 2023 juga mendapatkan apresiasi dari LKPP, yaitu satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Indeks Tata Kelola PBJ di angka 90,21.
“Ini artinya tertinggi secara nasional, ada delapan indikator yang menjadi indikatornya yaitu diantaranya kematangan LPBJ, kemudian Sirup LKPP, kemudian e-purcasing, tendering, SDM PBJ dan sebagainya,” tutup Rahmadin. MC Kalsel/Fuz
