Kinerja APBN sampai dengan Februari 2024, khususnya disisi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp2,60 triliun atau 11,25 persen dari target. Hal tersebut dikatakan Kepala DJPb Kalsel Syafriadi pada saat publikasi ALCo realisasi sampai dengan 29 Februari 2024.
Dikatakan Syafriadi, jika dibandingkan pada periode yang sama 2023, pertumbuhannya -33,17 persen. Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan yang positif yaitu 19,95 persen dengan realisasi sebesar Rp384,15 miliar.
“Realisasi total belanja negara sebesar Rp6,33 triliun atau 16,73 persen dari pagu. Capaian ini meningkat 42,98 persen dibandingkan tahun lalu. Dalam rangka pembayaran THR, khusus untuk Belanja Pemerintah Pusat, telah dialokasikan belanja THR pegawai sebesar Rp188,46 miliar kepada 36.249 penerima. Realisasi sampai dengan 26 Maret 2024 sebesar Rp165,98 miliar untuk 340 satuan kerja serta kepada 34.826 penerima,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Kamis, (28/3/2024).
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara, realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp2,19 triliun atau 10,23 persen dari target, terkontraksi sebesar -35,37 persen (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,40 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp703,90 miliar.
“Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 36,7 persen, kemudian sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 19,7 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 7,7 persen,” ucap Syafriadi.
Secara kumulatif, sampai dengan Februari 2024, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Perdagangan Besar, dan Sektor Pertanian yang mengalami kontraksi.
Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Februari 2024 sebesar Rp1,29 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp21,40 miliar dan penerimaan lainnya Rp1,27 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp384,15 miliar atau 30,95 persen dari target, tumbuh 19,95 persen (yoy).
“Capaian ini berasal dari PNBP BLU (28,44 persen) dan PNBP Lainnya (71,56 persen). PNBP Lainnya antara lain berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang,” ucapnya.
Realisasi belanja negara sampai dengan 29 Februari 2024 sebesar Rp6,33 triliun, atau sebesar 16,73 persen dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp1,19 triliun (13,65 persen dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp5,14 triliun (17,66 persen dari pagu).
“Khusus untuk belanja barang, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh kegiatan persiapan Pemilu dan belanja barang dari satker BLU. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di awal 2024. Realisasi belanja modal sampai dengan Februari 2024 baru mencapai Rp40,65 miliar (3,44 persen) dari pagu. Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru selesai di periode Semester II 2024,” beber Syafriadi.
Dukungan APBN 2024 untuk Kalsel selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalsel antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, Subsidi BBM dan LPG.
“Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 4.709,80 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi Beras di Februari 2024 ini telah tersalur 1.886,55 ton. Subsidi BBM dan LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 47.459 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 18.948 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 9.383 Metrik Ton. Untuk Subsidi listrik sudah terealisasi sebesar Rp132,78 miliar,” tandasnya. MC Kalsel/Rns
