Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel melaksanakan Rembuk Stunting Tahun 2024 yang hadiri 13 kabupaten/kota se-Kalsel, Banjarbaru, Rabu (27/3/2024).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira mengatakan, kegiatan ini selain dapat menerima laporan terkait progres pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalsel, juga dapat mengetahui berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi.
Fajar menyebut, saat ini pemerintah menargetkan penurunan angka stunting sebesar 14 persen hingga 2024, sementara untuk tingkat Provinsi Kalsel ditargetkan sebesar 16 persen di 2024 dan 14 persen di 2025.
“Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SDGI) di 2022 lalu, Provinsi Kalsel berhasil menurunkan prevelensi stunting dari angka 30 persen menjadi 24,6 persen, atau terjadi penurunan sebesar 5,4 persen,” ujarnya.
Fajar menyampaikan, stunting merupakan permasalahan serius karena berdampak terhadap kesehatan maupun tumbuh kembang seorang anak, serta daya pikirnya, akan berdampak terhadap keberlangsungan generasi penerus.
“Jika terjadi, maka juga akan berdampak terhadap kemajuan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat, serta stunting juga bisa menghambat bonus demografi Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, Pemprov Kalsel mengapresiasi sebesar-besarnya kepada semua unsur pentahelix di Kalsel yang telah berkolaborasi, bersinergi, dan bekerja keras, sehingga kita dapat bersama-sama mampu menurunkan angka stunting ini.
“Apa yang telah kita lakukan dan kita capai hingga sekarang ini, harus terus kita perkuat dan kita maksimalkan lagi. Sehingga dapat mencapai target penurunan stunting,” ucapnya.
Sehingga, Fajar berharap kedepannya Kalsel tidak hanya dapat mencapai target, tetapi dapat benar-benar bisa mengatasi dan terus menurunkan angka stunting di Banua.
Selanjutnya, Fajar menyampaikan untuk mencapai target dan harapan ini, diperlukan gerakan yang luar biasa atau extraordinary movement.
“Diperlukan program-kegiatan dengan dukungan pendanaan, serta intervensi menyeluruh, pada aspek sensitif dan spesifik, seperti pemenuhan akses air minum atau air bersih, sanitasi, pembangunan kawasan-lingkungan dan perumahan yang layak huni, penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Kemudian pendidikan (khususnya dalam aspek pengetahuan/pemahaman masyarakat terkait kesehatan, khususnya dalam konteks pencegahan resiko stunting), pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan, dan pemeriksaan anc (ante natal care) bagi ibu hamil.
“Ini semua perlu kita lakukan, mengingat stunting merupakan urusan kesehatan yang esensial, yang berdampak jangka panjang terhadap generasi masa depan bangsa dan Banua kita. Maka dari itu, dalam upaya penanganannya, perlu melibatkan berbagai pihak diberbagai aspek, dan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen penurunan stunting yang ditandatangani 13 kabupaten/kota se-Kalsel. MC Kalsel/scw
