Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel terus bekerja dan berkoordinasi kepada semua pihak untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pengendalian inflasi di Kalsel.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengingatkan terkait tantangan dalam pengendalian inflasi saat ini dan beberapa waktu ke depan cukup bervariasi.
“Bukan hanya karena lonjakan harga bahan pangan saat ini, tetapi juga menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri, yang biasanya menghadapi permintaan bahan kebutuhan pokok yang semakin meningkat,” ujar Sahbirin Noor pada rapat koordinasi Daerah TPID Se-Kalsel di salah satu hotel di Banjarmasin, Jumat (01/3/2024).
Gubernur Kalsel berharap dari rakor ini dapat meningkatkan koordinasi dan menjalankan koordinasi lintas pemangku kepentingan secara aktif dan berkelanjutan, sesuai dengan permasalahan inflasi yang berkembang sekarang ini.
Disebutkan beberapa waktu yang lalu, Pemprov Kalsel telah melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga barang, khususnya kebutuhan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU).
Operasi pasar tersebut merupakan salah satu upaya untuk meredam kelangkaan dan naiknya harga beberapa komoditas pangan khususnya di kedua tempat tersebut.
“Operasi pasar ini diharapkan akan memberi dampak positif dalam menutupi gap antara supply dan demand kebutuhan pangan di Banua,” lanjut Sahbirin Noor.
Pelaksanaan operasi pasar tersebut disampaikan jika bukan satu-satunya jalan untuk melakukan upaya pengendalian inflasi.
Gubernur Kalsel juga meminta dengan operasi pasar yang dilakukan harus didukung oleh upaya pencegahan melalui penguatan divisi pangan, khususnya BUMD yang kita miliki, agar potensi kekurangan pangan dapat dicegah sedini mungkin.
“Selaras dengan tema rakorda hari ini, penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi peran BUMD/BLUD, saya ingin agar BUMD dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” harap Sahbirin Noor.
Pada rakor kali ini juga dilakukan penandatanganan pernyataan kesepakatan bersama rencana aksi atau peta jalan pengendalian inflasi Kalsel Tahun 2024, diantaranya Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, dan Bappeda. MC Kalsel/Fuz
