Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalsel telah mencanangkan program edukasi mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan, sebagai upaya menekan angka kekerasan seksual di lingkungan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya di daerah.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Pandu Aksana mengungkapkan, pihaknya telah melakukan advokasi ke perguruan tinggi di provinsi untuk mendukung program edukasi dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
“DPPPA-KB Kalsel juga telah membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di seluruh provinsi Kalsel. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA Provinsi Kalsel) juga telah berperan aktif dalam menjalankan pelayanan penanganan kasus kekerasan seksual di daerah tersebut,” kata Pandu.
Selain itu Pandu menyebut, DPPPA-KB Provinsi Kalsel juga melakukan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong pembentukan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tingkat Desa/Kelurahan, Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
“DPPPA-KB Provinsi Kalsel juga memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait dan organisasi kemasyarakatan sebagai unit yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak,” ujar Pandu.
Melalui upaya-upaya ini, Pandu berharap, DPPPA-KB dapat memberikan perlindungan dan keamanan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di lingkungan pendidikan, serta menekan angka kekerasan seksual yang semakin meningkat di daerah tersebut.
“Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan masih harus terus ditingkatkan dan diakui bahwa inisiatif dari pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini,” jelasnya. MC Kalsel/scw
