Pembangunan infrastruktur daerah menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan mendorong produktivitas serta daya saing daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Rahmat saat membuka kegiatan Rapat Fasilitasi Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Proyek Strategis di Ruang Rapat H Maksit Setda Kalsel Banjarbaru, Kamis (1/2/2024).
Sekretaris Daerah Kalsel mengatakan Kalsel saat ini memiliki sembilan proyek strategis, yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) mekar putih kota baru, pelabuhan mekar putih kota baru, pembangunan gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Ulin Banjarmasin, pusat infeksi dan syaraf terpadu RSUD Anshari Saleh, jalan lintas tengah pulau laut Kota baru, bendungan kusan, jalan dan Jembatan Barito dua, serta Bendungan Pancur Hanau.
Untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial.
“Namun, kita berupaya untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pembiayaannya, menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU),” ujarnya.
Oleh karena itu, kita diskusikan lebih lanjut pada rapat hari ini. Segenap pemangku kepentingan perlu berembuk bersama untuk mematangkan upaya fasilitasi pengelolaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Perlu di ketahui, lanjut Roy mengungkapkan kementerian keuangan membangun BUMN bernama “PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII)” untuk mengawal pelaksanaan KPBU.
“PT. PII berperan sebagai pelaksana satu pintu untuk mengelola penyediaan semua penjaminan yang diberikan kepada proyek-proyek KPBU. singkatnya, semua permintaan penjaminan pemerintah harus terlebih dahulu melalui PT. PII,” ucapnya.
Tentu saja tidak terkecuali dengan proyek strategis Provinsi Kalsel, yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
“Saya mengharapkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan terkait, juga keterlibatan seluruh peserta peningkatan pengetahuan KPBU yang hadir di sini. setelah mengikuti pelaksanaan rapat ini, para peserta dapat menyusun dokumen awal sesuai dengan kaidah KPBU pada masing-masing kegiatan proyek prioritas di Kalsel,” ungkapnya.
Selain itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari rapat fasilitasi pengelolaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan peningkatan kapasitas pengelola proyek strategis, pihaknya akan membentuk tim simpul KPBU.
“Pembentukan tim simpul KPBU dilakukan atas dasar mandat Bappenas, di mana pemerintah daerah maupun kementerian yang akan melaksanakan KPBU harus memiliki simpulnya,” pungkasnya.
Pada rapat tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kusumawardhani, jajaran SKPD terkait. Narasumber kegiatan yaitu, Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Hendriawan, Kasubdit Dukungan Pemerintah Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan Yonathan Setianto, Perencana Ahli Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) Astu Gagono, Vice President Guidance & Consultation PT PII (Persero) – Fahrizal Sukma. MC Kalsel/tgh
