Resmi Ditutup Kemendagri, Kalsel Tertinggi Keempat Dalam Partisipasi P3PD

Foto bersama pada Penutupan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa oleh Kemendagri, di Banjarbaru, Jumat (17/11/2023). MC Kalsel/Ar

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi ditutup.

Pelatihan yang terhitung mulai 20 September hingga 17 November 2023 telah tercatat 6.744 orang yang ikut berpartisipasi. Meskipun ditargetkan sebanyak 6.888 peserta tetapi capaiannya sudah berhasil dengan realisasi 98,05 persen.

Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Murtono mengatakan pihaknya sangat berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) atas dedikasinya dalam merealisasikan program Kemendagri.

“Capaian dalam pelaksanaan pelatihan tersebut merupakan bentuk realisasi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan seiring banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan maka penguatan wawasan di pemerintahan desa dapat bertambah,” kata Murtono, di Banjarbaru, Jumat (17/11/2023).

Menurut Murtono, bahwa Kalsel menjadi terbanyak kelima untuk kegiatan yang diinisiasi oleh Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

“Memang pelatihan ini tidak hanya digelar di Provinsi Kalsel tetapi diseluruh Indonesia dan Kalsel memiliki prestasi yang cukup tinggi dari empat provinsi secara nasional dengan partisipasi peserta tertinggi serta ini merupakan bukti nyata dari Dinas PMD Kalsel dan kabupaten yang turut mendorong dalam memajukan desanya,” ungkap Murtono.

Melalui Pogram Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD), lanjutnya, merupakan bentuk dukungan dalam mendongkrak efektifitas intelektual aparatur dan pemerintahan desanya, termasuk dalam memanfaatkan alokasi dana desa secara efektif guna peningkatan perekonomian.

“Maka dari itu, dana desa hanya sebatas stimulan yang artinya pendapatan dari potensi lainnya harus dikembangkan dalam pengelolaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),” tutur Murtono.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, selaras dengan visi misi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor maka pembangunan harus didorong melewati pemerintahan ditingkat terendah, yakni desa.

“Sehingga harus dibuktikan dengan berkembangnya desa agar mampu memanfaatkan sumber potensial Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan meningkatnya kualitas SDM dilingkup pemerintahan desa,” kata Faried.

Dijelaskan Faried, 1.722 desa yang berpartisipasi pada pelatihan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 1.705 desa dan apabila diakumulasikan menjadi 99,01 persen.

“Sementara, paket kelas yang disediakan untuk kouta 218 kelas berhasil terpenuhi dan berjalan sesuai dengan perencanaan,” imbuh Faried. MC Kalsel/Ar

Mungkin Anda Menyukai