Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (kiri) menyerahkan nota keuangan rancangan APBD 2024 kepada Ketua DPRD Kalsel, Supian HK (tengah) pada Rapat Paripurna, Banjarmasin, Rabu (13/9/2023). MC Kalsel/Ar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 disertai dengan nota keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, mengatakan penyusunan rancangan APBD 2024 memperhatikan arah dan kebijakan umum, strategi, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam APBD 2024, kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, memperhatikan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang.
“Untuk itu, dalam rancangan APBD 2024 berpedoman dan menyelaraskan dengan RKPD Pemprov Kalsel yang terintegrasi dalam tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi inklusif,” ucap Sahbirin pada rapat paripurna, Banjarmasin, Rabu (13/9/2023).
Dijelaskannya, ada lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam rancangan APBD 2024, yaitu penguatan sektor industrI, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
“Pendapatan dan belanja yang kita rancang dalam APBD 2024 akan selalu mempertimbangkan manfaat APBD untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik, memelihara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi serta memperkuat daerah agar tanngguh dalam menghadapi bencana,” imbuhnya.
Ia menginginkan rancangan APBD 2024 mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tahun depan, khususnya mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi, inflasi yang tetap terkendali, sumber daya manusia yang semakin baik dan terpenuhinya seluruh urusan wajib yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dengan kebersamaan pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan kita bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalsel,”jelasnya.
Tidak hanya itu, kebijakan belanja Pemprov Kalsel juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 2024 mendatang.
“Pengalokasian anggaran belanja untuk Pilkada serentak menggunakan skema penganggaran melalui pembentukan dana cadangan selama dua tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2022 dan 2023 yang akan dicairkan pada 2024 dan bermuara juga pada percepatan untuk mewujudkan Kalsel Maju sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN),” tambahnya.
Selanjutnya, adapun struktur APBD yang tertuang dalam rancangan APBD 2024, diantaranya pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar Rp10,048 triliun, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp10,3 triliun.
“Kemudian pada posisi penerimaan pembiayaan, yaitu pada jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp108,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp57,4 miliar,” jelasnya. MC Kalsel/Ar/
