Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memediasi diskusi bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di aula Bappeda Provinsi Kalsel, Kamis (7/9/2023).
Adapun diskusi yang dibahas yakni tentang pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat adat untuk berladang berdasarkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional.
Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor menjelaskan jika pertemuan ini sebagai sarana untuk menemukan solusi terhadap budaya masyarakat adat membuka lahan dengan kondisi cuaca kemarau yang tengah terjadi.
“Pertemuan hari ini kita sama-sama membahas tentang pembakaran lahan, jadi prinsipnya kita dari pemprov berharap ada solusi sehingga tidak berbenturan dengan hukum,” ujar Ariadi Noor.
Menurutnya apa yang dibahas pada kesempatan ini merupakan salah satu kebiasaan yang perlu dikaji, agar tidak memperparah bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau saat ini.
“Kita khawatir jika nantinya ada beberapa lahan yang terbakar akan menimbulkan kabut asap, sehingga jika ini terjadi dapat memberikan dampak kepada orang yang lebih banyak,” lanjutnya.
Beberapa sektor kehidupan manusia juga disebutkan akan terimbas dari bencana kabut asap akibat karhutla, seperti sektor kesehatan dan tentunya juga pada sektor pertumbuhan perekonomian akan terganggu.
Sementara itu, Ketua AMAN Kalsel, Rubi menyebutkan ada delapan daerah yang dibawahi berharapan kiranya ada solusi yang lebih baik.
“Harapan dari teman-teman ini kiranya ada solusi sehingga petani adat ini dapat legalitas yang bisa diatur oleh pemerintah,” ujar Rubi.
Adapun delapan daerah tersebut yakni Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong.
Pada pertemuan ini juga dihadiri oleh pihak keamanan yakni Polda Kalsel dan Korem 101 Antasari. MC Kalsel/Fuz
