Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel menggelar Sosialisasi dan Workshop Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. MC Kalsel/tgh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel menggelar Sosialisasi dan Workshop Sanitasi Berbasis Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung dari 24 hingga 26 Juli di salah satu hotel di Banjarbaru tersebut mensosialisasikan terkait mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dan Workshop sanitasi berbasis masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha mengatakan, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
“Dalam implementasi pelaksanaan DAK sanitasi di lapangan masih diperlukan pemahaman, pelaksanaan yang aplikatif berdasarkan pada standar dan syarat teknis yang berlaku,” kata Ryan, Senin (24/7/2023).
Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas PUPR berupaya memfasilitasi persiapan dan pengelolaan DAK infrastruktur bidang sanitasi yang bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota, dari pelaksana lapangan pada setiap proses tahapan pembangunan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan.
“Dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi dibutuhkan adanya program yang dapat meningkatkan daya ungkit terhadap capaian pembangunan sanitasi, salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk akselerasi pembangunan sanitasi adalah melalui program sanitasi berbasis masyarakat atau sanimas,” ucapnya.
Menurutnya, melalui sosialisasi dan workshop ini harapannya, kabupaten/kota dapat melaksanakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan dan pembangunan sanitasi yang berkelanjutan di daerah.
“Sehingga dari kriteria itu bisa dapat dilengkapi, mengingat sekarang pengusulan dana DAK sangat ketat oleh pemerintah pusat, sehingga jangan sampai kehilangan momen tersebut,” ungkapnya.
Ia juga berharap, melalui kegiatan ini dapat dipahami bahwa DAK tidak hanya menggunakan dana pemerintah, namun bisa mengelola dana melalui CSR atau dana lainnya selain pemerintahan.
“Kita berharap dengan ini dapat mengubah kebiasaan buang air besar ke sungai dan menyiapkan berupa tangki septik seperti gorong-gorong agar tidak mencemari lingkungan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
