Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel menggelar Sosialisasi Teknis dan Administrasi serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kebutuhan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (PSDMPKS) beberapa waktu lalu.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam menciptakan usaha yang kondusif dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pekebun dan peternak dalam bentuk memfasilitasi kelembagaannya.
Kepala Disbunnak Kalsel, Suparmi mengatakan, kegiatan bertujuan untuk menambah daya saing dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi saat ini yang begitu cepat berubah pasca pandemi COVID-19 dan bencana alam banjir di Kalsel serta untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengembangan pertanian modern dengan memanfaatkan modernisasi yang terintegrasi berbasis korporasi petani.
“Untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, salah satu upaya dilakukan melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana prasarana,” ucap Suparmi, Banjarbaru, Rabu (31/5/2023).
Hal ini sesuai arahan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor bahwa Pemprov Kalsel telah menyusun RAD-KSB 2022-2024 dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang RAD-KSB Provinsi Kalsel 2022-2024 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kalsel Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai gerbang IKN dan misi nomor dua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
“Penyusunan RAD-KSB Provinsi Kalsel menjadi prioritas bagi Pemprov Kalsel sebagai salah satu provinsi penghasil sawit dengan luasan sebesar 497.261 hektare (ha),” kata Suparmi.
Sehingga dengan luasan tersebut, saat ini diusahakan oleh 89 perusahaan perkebunan besar swasta/negara serta perkebunan rakyat dengan luasan mencapai 106.000 ha.
“Industri kelapa sawit di Kalsel didorong untuk dapat memberikan manfaat setinggi-tingginya bagi masyarakat dan mendukung kelestarian lingkungan sesuai dengan tujuan SDGS kelapa sawit sebagai komuditas unggulan dalam mendukung perekonomian, diperlukan adanya kebijakan dan program yang dapat mengawal dan mendorong agar pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalsel dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Suparmi. MC Kalsel/scw
