Guna meningkatkan peran daerah dalam mencapai target air minum, sanitasi dan perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan Kick Of Meeting Tahunan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalsel Tahun 2023 di Banjarmasin.
Kegiatan Kick of Meeting Pokja PKP tahun ini mengusung tema “Membangun dan Meningkatkan Peran Penting Swasta dan Masyarakat dalam Pencapaian Target RPJMN 2020-2024 Bidang Pembangunan Air Minum, Sanitasi dan Perumahan”.
Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan dalam mencapai target RPJMN 2020-2024, SDGs 2030 serta RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2021-2026 untuk sektor perumahan, air minum, dan sanitasi, diperlukan adanya kolaborasi multisektor dan multiaktor yang dapat diwujudkan melalui kelompok kerja (Pokja) bidang perumahan dan kawasan permukiman.
“Keberadaan pokja PKP berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” kata Fajar, Kamis (9/3/2023).
Menurutnya, Pokja PKP memiliki peran vital dalam pencapaian target prioritas daerah RPJMD Provinsi Kalsel tahun 2021-2026, yakni memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, dengan indikator kinerja pada tahun 2022 yaitu pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan target 39,47% dan capaian 43,35%, akses air minum layak dengan target 88,68% dan capaian 77,09%, akses air limbah domestik dengan target 90% dan capaian 88,28% dan penanganan sampah dengan target 75% dan capaian 60,14%.
“Oleh karena itu, diperlukan percepatan capaian indikator melalui peningkatan kualitas pokja dalam mengawal pembangunan di daerah dan melaksanakan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang sinergis dan kolaboratif,” ungkapnya.
Untuk itu, permasalahan PKP tidak bisa diselesaikan hanya dari pemerintah, tapi juga keterlibatan peran serta masyarakat dan swasta untuk memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta, menjadi landasan yang kuat untuk pemenuhan pelayanan dasar di provinsi kalimantan selatan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air minum Angga Rinaldi Rizal mengatakan tujuan kegiatan yaitu untuk menelaah capaian pembangunan akses air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman di kabupaten/kota serta strategi yang perlu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian target di tahun 2024.
“Tujuan selanjutnya mendorong peran pokja untuk meningkatkan pelibatan masyarakat melalui perencanaan partisipatif untuk pembangunan air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman di kabupaten/kota, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota dalam pembangunan air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman,” terangnya.
Adapun peserta yang berhadir sebanyak 100 orang terdiri dari Bappeda Kalsel, Dinas PUPR Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Disperkim Kalsel, Dinkes Kalsel, Dinas PMD Kalsel, Disdikbud Kalsel, Diskominfo Kalsel, Bakauda Kalsel, BPPW Kalsel, BPPP Kalimantan II, dan Dinas Kabupaten/Kota se Kalsel. MC Kalsel/tgh
