Dalam rangka membangun sinergi meningkatkan informasi komunikasi publik di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provini Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Literasi Media dengan tema Resolusi 2023 Humas dan Media Kudu Baperan (Beritain Pemerintahan).
Menggandeng sejumlah insan jurnalis dan humas pemerintah di Banua, kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
Dalam sambutannya Roy mengatakan, literasi saat ini memberikan dampak besar terutama kepada masyarakat yang masih banyak mencari informasi melalui berbagai kanal media, salah satunya media sosial.
Dimana pada kanal media sosial tersebut, lanjut Roy, tidak sedikit ditemui penyebaran informasi atau berita hoaks yang dapat menggiring opini publik kearah yang tidak semestinya.
Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan Literasi Media, yaitu kemampuan mengakses, mencari, maupun menganalisis informasi serta komunikasi dalam segala bentuk media.
“Humas dan Media Kudu Baperan, bawa perasaan beritain pemerintahan. Apalagi di 2023 nanti dalam rangka menyambut tahun politik di Indonesia, kinerja pemerintah pasti akan menjadi berita yang sensitif, dan akan berdampak positif maupun negatif kepada masyarakat,” ujar Roy, Banjarmasin, Selasa (29/11/2022).
Melalui rakor ini Roy berharap, humas pemerintah dan media bisa saling menjalin sinergi dalam rangka percepatan diseminasi informasi publik kepada masyarakat.
“Semoga melalui forum ini dapat terjalin sinergi dalam agenda setting pemerintah dan media dalam upaya diseminasi informasi untuk percepatan pembangunan daerah,” tutur Roy.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim mengatakan, rakor yang sekaligus menjadi ajang silaturahmi jurnalis media dengan kehumasan Pemprov Kalsel ini bertujuan untuk menjalin persepsi yang saling menguntungkan dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
Menurut Muslim, kehumasan perlu mendapat masukan dari jurnalis media dalam mengelola berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemberitaan.
“Sehingga nanti informasi yang diterima kehumasan pemerintah kemudian disalurkan kepada pemegang urusannya (SKPD), dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak terjadi krisis permasalahan, misalnya pada pemberitaan,” ungkap Muslim.
Sedangkan Direktur Pelaksana Portal Infopublik Kementerian Kominfo, Moh Taufiq Rauf menyampaikan, humas pemerintah dan media harus memiliki persepsi yang sama, yakni membangun komunikasi publik yang beradab di ruang digital.
“Perbedaan itu pasti ada, agenda setting antara humas dan media boleh beda, namun persepsi kita tetap sama. Media sebagai perpanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pertanyaan yang menjadi isu hangat, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dengan begitu ruang publik digital kita bisa jadi lebih sehat dan beradab,” ucap Rauf.
Rakor yang dilaksanakan selama dua hari, mulai 29 hingga 30 November ini selain menghadirkan Moh Taufiq Rauf, turut menghadirkan narasumber kompeten lainnya seperti Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PAN-RB, Muhammad Imanuddin, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BBPOM Banjarmasin, Gusti Maulita Indrayana, dan Dosen FISIP ULM, Taufik Arbain. MC Kalsel/Jml
