Realisasi belanja negara sampai dengan Juli 2022 mencapai Rp13.087, 29 miliar atau 45,93 persen dari pagu. Secara total capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 6,4 persen jika dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Untuk belanja pemerintah pusat tercatat realisasi sebesar Rp3.900,23 miliar (47,52 persen pagu), atau turun 14,20 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp4.541,62 miliar.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah mengatakan, penurunan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan Automatic Adjustment (AA) sebagai cadangan dana pemerintah.
“Disamping itu, adanya kebijakan pengadaan barang dalam negeri ikut menahan realisasi belanja barang maupun belanja modal,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Senin (29/8/2022).
Realisasi anggaran pemerintah pusat menurut jenis belanja sampai dengan Juli 2022 dapat dijelaskan yaitu untuk jenis belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp2,12 triliun, antara lain telah digunakan yang terbesar untuk belanja gaji dan tunjangan, disamping itu telah dibayarkan juga untuk gaji ke-13 tahun 2022 serta tunjangan kinerja 50 persen.
Selanjutnya, dikatakan Sulaimansyah untuk belanja barang telah direalisasikan sebesar Rp1,27 triliun dengan pemanfaatan untuk pemenuhan belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan kantor (gedung, peralatan mesin), belanja bantuan pemerintah serta untuk langganan daya dan jasa.
“Untuk belanja modal telah direalisasikan sebesar Rp503,6 milliar dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan jalan strategis 40,84 km, rehabilitasi jalan 39,4 km, penggantian jembatan 99,55 m, pembangunan bangunan pengendali banjir 1,06 km, pemeliharaan bangunan pengendali banjir 12,65 km, prasarana air baku Tapin 6,5 km,” ucap Sulaimansyah.
Lebih lanjut menurut Sulaimansyah, untuk jenis belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp9,97 milliar dengan pemanfaatan untuk pemberian bea siswa pendidikan kepada 913 mahasiswa.
“Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel sampai dengan akhir Juli 2022 tercatat sebesar Rp9.187,05 milliar atau 45,29 persen dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi Juni 2022 lebih rendah dengan selisih sebesar 2,69 persen,” tambah Sulaimansyah.
Sementara itu, untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan Juli 2022 masing-masing telah mencapai Rp1.938,32 milliar (25,18 persen pagu) dan Rp4.575,89 milliar (61,11 persen).
Untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai akhir Juli 2022 di wilayah Kalsel telah direalisasikan sebesar Rp1.619,24 milliar (45,20 persen pagu).
“Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Pemerintah Provinsi Kalsel telah mencapai Rp1.002,21 miliar atau 70,26 persen dari pagu,” ujar Sulaimansyah.
Realisasi tersebut lebih tinggi 28,40 persen dari periode tahun lalu yang dapat mencairkan dana desa senilai Rp780,56 miliar. MC Kalsel/Rns
