Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berupaya mengatasi permasalahan stunting dengan mengoptimalkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang dibentuk secara khusus di tingkat desa.
Kepala Dinas PMD Kalsel melalui Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar, Noor Saufiah mengatakan, ada ratusan KPM yang sudah disiapkan untuk memberikan edukasi terhadap pentingnya pencegahan stunting di pedesaan.
“Sebelumnya, dari 2020 hingga sekarang para KPM sudah diberikan pelatihan melalui bimbingan teknis (bimtek) sebagai tolak ukur untuk memaksimalkan langkah strategis dalam penurunan stunting di Kalsel,” kata Saufiah, Banjarbaru, Selasa (14/6/2022).
Dikatakan Saufiah, para KPM di pedesaan bertugas membantu pemerintahan desa mengintervensi gizi yang terintegrasi di tingkat desa.
“Kita yakin dapat mendorong penurunan angka stunting di desa dengan peran KPM. Jika kesehatan masyarakat semakin meningkat, maka status desa akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” kata Saufiah.
Dijelaskan Saufiah, ada delapan aksi nyata dalam menekan angka stunting di Kalsel. Namun, pihaknya lebih fokus terhadap rencana aksi ke empat dan lima, yaitu menjalankan peran kewenangan desa dan memastikan tersedianya kader yang membantu dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
“Jadi, aksi ke empat itu sudah terealisasi 100 persen oleh kabupaten/kota dan aksi ke lima sudah ada sekitar 1.895 kader dari total 1.864 desa di Kalsel,” jelas Saufiah. MC Kalsel/Ar
