Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Kabupaten Banjar dapat menurunkan atau menekan kasus stunting di wilayahnya.
Mengingat Kabupaten Banjar masuk 4 Kabupaten tertinggi di Kalsel, pemicu tingginya kasus stunting di Kabupaten Banjar salah satunya masyarakat kurang mengkomsumsi ikan, pernikahan dini, sanitasi kurang dan air tak layak minum.
Sekretaris Badan (SekBan) BKKBN Kalsel sekaligus Tim TPPS Kalsel Lasma Uli Lumbantoruan mengharapkan agar tim TPPS Kabupaten Banjar dan jajarannya mendorong peningkatan spesifik cakupan kehadiran ibu-ibu untuk membawa anaknya ke pelayanan Posyandu, agar bisa menjadi sasaran dalam percepatan penurunan stunting.Kemudian Kabupaten Banjar diharapkan dapat menggandeng pihak perusahaan untuk melakukan pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil dan kepesertaan berKB.
“Dimana harapan kita, ibu-ibu yang masih usia subur dapat menghindari 4 terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak,” kata Lasma pada kegiatan Audiensi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan TPPS Kabupaten Banjar dalam rangka percepatan penurunan stunting di Aula Barakat Sekretariat Kabupaten Banjar, Kamis (9/6/2022).
Berdasarkan arahan Sekda Kabupaten Banjar, kata Lasma untuk sanitasi dan air minum karena cakupan wilayah cukup luas, perlu anggaran yang besar tetapi tidak memutuskan semangat untuk bisa memberikan sasaran fokus program yang spesifik seperti kepada ibu hamil, balita kemudian calon pengantin agar perkawinan usia dini bisa diturunkan.
“Oleh karena itu, dengan adanya dukungan dari satgas yang sudah dibentuk oleh BKKBN Kalsel harapannya bisa mendukung Pemerintah Kabupaten Banjar dimana bersama tim satgas yang lain bisa membantu untuk percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Sementara itu, Didi Ariady selaku Koordinator Satgas percepatan penurunan stunting Kalsel siap berkolaborasi dengan Kabupaten Banjar untuk melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi, dalam rangka percepatan penurunan stunting serta memperkuat tim pendamping keluarga di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
“Langkah awal akan memperkuat tim pendamping agar mereka bisa maksimal dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya percepatan penurunan stunting,” kata Didi Ariady.
Dimana Tim Pendamping Keluarga ini meliputi bidan sebagai penyuluh program Keluarga Berencana (KB), Tim Penggerak PKK serta kader yang dapat membantu memberikan pembinaan guna menciptakan ketahanan keluarga.
Kemudian dalam memberikan pendampingan dan edukasi, tim itu akan memantau kondisi keluarga melalui kunjungan ke rumah, berkomunikasi pada calon pengantin mengenai pentingnya anak memiliki akta kelahiran.
Sedangkan dalam aspek kesehatan, para calon pengantin yang ingin menikah akan diberikan pendampingan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti periksa Hemoglobin (Hb) dalam darah, mengukur tinggi badan serta berat badan minimal tiga bulan sebelum melaksanakan pernikahan. MC Kalsel/tgh
