Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan UNICEF Indonesia mendorong agar Tim Penggerak PKK dan Organisasi Masyarakat dapat membantu peningkatan cakupan imunisasi rutin di Kalsel melalui imunisasi tambahan dan imunisasi kejar.
“Jadi diharapkan peran Tim Penggerak PKK dan Organisasi Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membawa anak ke pusat kesehatan masyarakat terdekat untuk mendapatkan imunisasi rutin sesuai dengan usianya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin saat membuka kegiatan Dialog Interaktif dengan Tim Penggerak PKK dan organisasi masyarakat di Banjarmasin, Senin (25/4/2022).
Diauddin mengatakan, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak perubahan pada bangsa Indonesia sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada bulan Maret 2020.
Hal ini sangat berdampak pada program-program kesehatan esensial di berbagai tingkat.
“Salah satunya adalah imunisasi rutin untuk anak tidak berjalan optimal. Masyarakat takut membawa anaknya ke puskesmas atau posyandu di tengah tingginya angka sebaran COVID-19 saat itu,” kata dia.
Oleh karena itu, berdasarkan data Situasi Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kalsel pada tahun 2020 adalah sebesar 75,4% dan pada tahun 2021 sebesar 80,2%, terjadi kenaikan cakupan jika dibanding dengan data tahun 2020, tetapi masih belum mencapai target nasional yaitu 93,6%.
“Masih ada perkiraan anak yang belum lengkap imunisasinya pada Tahun 2020 dan 2021 sebesar 33.024 di Kalimantan Selatan. Jadi target utama kami, angka harapan hidup kita meningkat,” ujarnya
Selain itu, rendahnya cakupan imunisasi serta tingginya angka drop out pada bayi dan baduta (bawah dua tahun) menyebabkan meningkatnya potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya angka kesakitan (Campak, Hepatitis, Difteri, pertussis, dll), juga kecacatan (Polio, Rubella) atau bahkan meninggal dunia (Difteri, Tetanus, Rubella) di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan.
Berdasarkan angka Drop Out DPTHB3 dan Campak juga tinggi (lebih dari 5%) baik tahun 2020 maupun 2021. Disamping itu, cakupan imunisasi baduta juga rendah, tahun 2020 cakupan DPTHBHib sebesar 53,7% cakupan campak Rubella sebesar 46%, tahun 2021 cakupan DPTHBHib sebesar 51,9% dan cakupan Campak Rubella sebesar 48,7%.
Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mencegah kesenjangan dalam imunisasi rutin, salah satunya adalah dengan mengadakan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar dalam kegiatan BIAN yang akan diadakan pada bulan Mei 2022 di Kalsel.
“Salah satu upaya yang dipandang efektif untuk mendukung kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik adalah dengan melibatkan peran Tim penggerak PKK,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kalsel, Nurul Ahdani menambahkan tujuan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan TP PKK Kalsel dan Organisasi Masyarakat dalam melakukan komunikasi dan promosi terkait imunisasi kejar dan imunisasi tambahan dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia dan Bulan Imunisasi Anak Nasional.
Untuk diketahui kegiatan diikuti 40 peserta dari Tim Penggerak PKK Kalsel, Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalsel, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalsel, Nasyiatul Aisyiyah Kalsel, Staf Dinas Kesehatan Kalsel, dan menghadirkan narasumber dari Ketua TP-PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan. MC Kalsel/tgh