Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah Nasional (BKKBN) Kalsel mengadakan koordinasi dan advokasi dengan pemangku kebijakan daerah tentang promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di Banjarmasin.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang KSPK BKKBN RI Nopian Andusti didampingi Kepala BKKBN Kalsel, Ramlam dan pejabat lainnya serta dihadiri Pejabat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel.
Deputi Bidang KSPK BKKBN RI Nopian Andusti mengatakan kegiatan ini upaya bersama dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia khususnya di Kalsel.
“Jadi forum ini digelar sebagai koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya penannganan stunting,” kata Nopian, Rabu (23/3/2022).
Menurutnya, berdasarkan arahan Presiden RI bahwa stunting secara nasional 27,67 persen. Diharapkan pada tahun 2024 akan turun sebesar 14 persen.
“Oleh karena itu, kita harus merapatkan barisan jangan berjalan sendiri harus bersinergi bersama semua elemen masyarakat. Ayo kita lakukan upaya percepatan penurunan stunting guna melahirkan bangsa yang berkualitas,” ujarnya.
Melalui promosi KIE, merupakan langkah yang baik untuk percepatan penurunan stunting. Strategi yang harus dibangun adalah percepatan penurunan stunting dari Hulu yaitu dimulai dari persiapan para calon pengantin sebelum menikah.
“Tiga bulan sebelum menikah perempuan dan laki-laki diharuskan periksa kesehatan. Jangan sampai para pengantin mengalami anemia, indeks masa tubuh tidak sesuai,” ungkapnya.
Maka selama tiga bulan itu, Kata Nopian para calon pengantin harus memperbaiki kesehatan mereka dengan cara meminum tablet tambah darah danmakan yang bergizi, sehingga ketika nanti mereka hamil siap secara fisik dan mental.
“Sedangkan laki-laki spermanya harus sehat dengan cara mengkonsumsi makanan gizi seimbang,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan menambahkan bahwa stunting merupakan persoalan yang krusial, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif.
Ia juga menilai bahwa penanganan stunting ini membutuhkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain lewat pemanfaatan dana desa yang menjangkau pelosok. Kerjasama antar kementerian dan lembaga sangatlah penting untuk mencegah stunting.
“Kami akan merapat ke Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menyusun jadwal kegiatan mengenai aksi daerah percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Pihaknya juga akan turun langsung ke daerah untuk melakukan pemetaan, kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana mengupayakan agar anak-anak yang beresiko stunting itu tidak terjadi stunting lagi. MC Kalsel/tgh
