Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kunjungan dari Komisi VIII DPR RI beserta Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI, Asep Sasa Purnama, dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial di Banua.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengatakan kunjungan ini dapat memotivasi dalam hal peningkatan pembangunan daerah di Kalsel.
“Kami pun berharap agar rombongan Komisi VIII DPR RI dapat memberikan saran dan masukan sehingga penyaluran program bantuan sosial lebih optimal dan dapat bermanfaat besar bagi masyarakat,” ucap Sahbirin, di Banjarbaru, Jumat (18/3/2022).
Sahbirin juga berharap, Pemprov Kalsel dapat menyampaikan informasi yang diperlukan komisi yang membidangi sosial dan penanggulangan bencana tersebut secara akurat dan tepat.
“Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2019 sangat memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat tak terkecuali masyarakat di Kalsel,” kata Sahbirin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan pihaknya ingin mencari informasi serta memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan dengan baik dan tepat waktu.
“Kami mendapatkan informasi, saat pemberian bantuan PPKM beberapa waktu lalu masih ada yang terkendala dan ada keterlambatan, sehingga kami ingin mencari akar permasalahannya,” kata Marwan.
Dipaparkan Marwan, saat itu sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta KK. Kendala yang terjadi yaitu adanya pergeseran data di kabupaten dan provinsi.
“Informasi yang kami terima seperti ada yang meninggal dunia dan beberapa lainnya sudah termasuk kelompok sejahtera,” ujar Marwan.
Diketahui berdasarkan data hingga Maret 2022 ini, realisasi penyaluran program sembako kepada keluarga penerima manfaat se-Kalsel mencapai lebih dari Rp98 Miliar yang disalurkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan kantor pos penyalur, dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). MC Kalsel/Rns
