Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan DPD Himpunan pengembangan permukiman dan perumahan rakyat (Himperra) Kalsel dapat berkolaborasi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian Kalsel khususnya di bidang permukiman dan perumahan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel, Mursyidah Aminy pada kegiatan Pelantikan kepengurusan DPD HIMPERRA Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (9/2/2022).
Mursyidah mengatakan pengembangan kawasan pemukiman, khususnya di daerah Kalsel merupakan aspek yang perlu menjadi perhatian dan fokus seluruh pemangku kepentingan termasuk DPD Himperra selaku mitra kerja.
Untuk itu, perlu memetakan kondisi terkini daerah Kalsel serta mengetahui arah perkembangan daerah ke depan. Berdasarkan data luas wilayah Kalsel, kurang lebih 38.700 km persegi dengan jumlah penduduk 4 juta orang.
Bahkan tingkat kemiskinan Kalsel tercatat diangka 4,83 persen atau masih jauh di bawah angka nasional yang tercatat 10,14 persen.
Selain itu, aspek lain yang turut menentukan adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menunjukan arah peningkatan. Hal ini digambarkan oleh GINI Rasio yang terus menurun ke angka 0,330. Artinya, ketimpangan masyarakat terus mengalami perbaikan.
“Jadi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama, agar tingkat backlog ketersedian perumahan di Kalsel tidak terus meningkat. Kita perlu memetakan faktor penentu ketersediaan perumahan rakyat, misalnya tingkat pertumbuhan penduduk, ketidak terjangkauan harga perumahan oleh masyarakat, serta investasi sektor swasta untuk penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah lingkungan serta upaya Pemprov Kalsel untuk memaksimalkan potensi daerah Kalsel,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ketua Umum Himperra kalsel, Hendri Lubis siap berkolaborasi dengan pemerintah dan melaksanakan program yang sudah dirintis, salah satunya ingin membuat perumahan guru dan program ini sudah berjalan di Kabupaten Tabalong.
“Semoga ini berjalan lancar dan diharapkan bukan hanya guru tapi seluruh masyarakat bisa merasakan dampaknya,” kata dia.
Hendri Lubis mengatakan, pada tahun 2022 program tersebut akan menyasar ke Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tapin, Batola, Banjar dan Kota Banjarmasin. Ada tujuh Kabupaten/Kota yang akan dikejar dengan target 1.000 kuota subsidi rumah.
Lanjut ia menjelaskan selain perumahan subsidi bagi guru, ada juga program perumahan subsidi bagi masyarakat umum seperti pedagang dan pekerja.
“Kami tahun ini akan fokus mengejar program perumahan subsidi bagi guru dan masyarakat umum berpenghasilan rendah. Ini bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
