Mewakili Gubernur Kalsel, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Syaiful Ashari turut menghadiri acara Forum Nasional Stunting Tahun 2021 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara virtual di Comand Center Kantor Setda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (14/12/2021).
Kegiatan tersebut mengusung Tema “Komitmen dan Aksi Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia”.
Wakil Presiden RI, Maruf Amin mengatakan percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen bersama. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal.
“Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” katanya.
Komitmen tersebut, lanjut Wapres, terdiri atas komitmen untuk menempatkan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pelaksanaan pembangunan komitmen untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya dan komitmen untuk menguatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dalam memastikan program berjalan dengan baik.
Menyikapi hal tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Syaiful Ashari menerangkan Berdasarkan data hasil Riskesdas (2018) prevelensi stunting 33,08 persen mengalami penurunan jika dibandingkan hasil Riskesdas (2013) yaitu 44,3 persen atau turun 11 persen.
Rata-rata penurunan 2 persen per tahun. Lalu berdasarkan Studi Status Balita Gizi Indonesia (SSGBI) tahun 2019 turun menjadi 31,75 persen. Namun secara Nasional masih di atas angka rata-rata yaitu 27,67 persen. Persentase balita stunting Kalsel berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada tahun 2020 sebesar 12,2 persen di atas rata-rata nasional yaitu 11,6 persen. Sedangkan data pada bulan Agustus tahun 2021 persentasi stunting Kalsel sebesar 11,2 persen sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 10,0 persen.
“Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemprov Kalsel mempunyai kebijakan dan strategi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi/balita dan gizi buruk melalui deklarasi Loksado dan komitmen bersama kepala daerah se-Kalsel,” ungkapnya.
Komitmen tersebut juga diperkuat dengan program dan kegiatan prevalensi stunting melalui pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Kesehatan. Sedangkan intervensi sensitif merupakan intervensi program dan kegiatan yang dilakukan secara lintas sektor atau konvergensi melalui kelembagaan aksi terintegrasi Konvergensi Percepatan dan Penurunan Stunting (KP2S).
“Oleh karena itu, penanganan masalah stunting di Kalsel menjadi prioritas Nasional dan juga prioritas Provinsi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD 2016-2021,” kata dia.
Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo pada saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) pada tahun 2018 mengenai penurunan stunting harus dilakukan dengan melibatkan seluruh sektor melalui integrasi program di semua tingkatan serta pentingnya kampanye gizi nasional.
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024, terdiri dari 5 pilar yaitu, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye Nasional dan perubahan perilaku. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program Pusat, Daerah dan Desa. Ketahanan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi.
Mengingat penurunan stunting yang dapat dilakukan oleh jajaran hanya 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya ditentukan oleh sektor di luar Kesehatan seperti Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kemenag, BKKBN, dll.
“Jadi pendekatan multi-sektor menjadi kunci utama menurunkan stunting khususnya di Kalsel yang masih cukup tinggi,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
