Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, serta Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 kepada para Menteri, Kepala Lembaga, serta Kepala Daerah secara virtual, Senin (29/11/2021).
Presiden Joko Widodo menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 harus bisa mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
“Pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama, di antaranya melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien,” kata Presiden.
Pemerintah, kata Presiden, telah merancang APBN 2022 yang responsif, antisipatif, dan fleksibel serta selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
“APBN 2022 memiliki peran sentral sebagai presidensi G20 kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan,” tutur Presiden.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Sulaimansyah, menambahkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor akan menyerahkan DIPA kepada Kementerian/Lembaga dan TKDD kepada Bupati/Walikota pada 3 Desember mendatang.
“Jadi, total DIPA dan TKDD di Kalsel yang akan diserahkan sebesar Rp25 triliun,” kata Sulaimansyah. MC Kalsel/Ar
