Dalam rangka meningkatkan sinergi mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (DPPPA) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Temu Koordinasi Kelembagaan Layanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Kalsel.
Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan salah satu fokus pemerintah adalah tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak yang mana kekerasan itu semakin bervariasi.
“Diperlukan komitmen, kepedulian serta pelaksanaan yang tepat dalam hal memberikan pelayanan agar dapat melakukan koordinasi sinergi dan jejaring antar pemerintah dan lembaga untuk menyediakan fasilitas layanan khususnya dalam hal korban kekerasan perempuan dan anak,” kata Husnul, di Banjarbaru, Rabu (15/9/2021).
Selain itu, sinergi tersebut merupakan perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan kehadiran negara dan pemerintah dalam permasalahan perempuan dan anak, salah satunya dengan memberikan layanan secara komprehensif.
“Yang mana peran Pemerintah dan juga dukungan aksi dari kalangan masyarakat sangat dibutuhkan untuk kepentingan yang ada guna memecahkan permasalahan perempuan dan anak,” ujar Husnul.
Menurut Husnul, para korban harus berani melaporkan hal tersebut untuk menyampaikan ke pihak yang berwenang seperti ke layanan UPT PPA.
“Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik atay seksual oleh pasangan atau yang lain selama hidupnya,” tutup Husnul. MC Kalsel/scw
