Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari 13 Gubernur dan 36 Esselon I Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam anggota tim pengarah teknis Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM).
“Ini yang perdana (rapat koordinasi), kesempatan tersebut dari kementerian minta dukungan seluruh pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur untuk bisa mendukung kegiatan restorasi gambut dan mangrove,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, Banjarbaru, Kamis (20/5/2021).
Hanifah menyebutkan, ekosistem gambut dan mangrove memiliki kontribusi untuk menurunkan emisi karbon dan ke depan juga berperan dalam carbon trading (perdagangan emisi karbon) dan carbon pricing (tarif emisi karbon) yang saat ini tengah digodok kementerian.
“Sedang disusun Perpres tentang nilai ekonomi karbon bahwa hal ini menjadi peluang bagaimana upaya kita untuk lebih bisa menurunkan emisi karbon tersebut,” ucap Hanifah.
Dengan semakin masifnya penghijauan melalui revolusi hijau ditambah dengan pengelolaan lahan gambut, Hanifah meyakini akan berdampak pada kualitas lingkungan, juga pekembangan ekonomi.
“Ini menjadi peluang bagaimana kita meningkatkan kondisi lingkungan kita, tetapi juga akan berkontribusi terhadap ekonomi kita lalu insentif yang dijanjikan pemerintah,” kata Hanifah. MC Kalsel/Rns
