Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pendataan keluarga tahun 2021 di rumah kediaman Penjabat Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, Banjarmasin, Kamis (1/4/2021). MC Kalsel/tgh
Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pendataan keluarga tahun 2021 di rumah kediaman Penjabat Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar.
Pj Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mendapat kunjungan pertama tim pendataan keluarga Nasional tahun 2021, di Jalan A.Yani Km 5 Banjarmasin, Kamis (1/4/2021).
Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan mengatakan pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilakukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilaksanakan pada 1 April-31 Mei 2021.
“Pendataan dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” kata Ramlan.
Untuk itu, pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik dan berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address.
“Hasilnya juga sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pendataan keluarga tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya.
“Jadi kalsel akan melakukan pendataan kepada 1,2 juta lebih Kepala Keluarga (KK), dengan menerjunkan sebanyak 1.850 kader. Pendataan keluarga ini dilakukan serentak setiap lima tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Dan tahun 2021 ini dimulai hari ini tanggal 1 april hingga 31 Mei,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mewakili pemerintah daerah mendukung penuh Program BKKBN tersebut.
“Kami mendukung penuh program BKKBN dalam pendataan keluarga,” ujarnya.
Ia mengimbau agar masyarakat memberikan data yang valid kepada petugas yang akan mendata.
“Kepada masyarakat, berilah data keluarga yang valid dan benar. Sebab data tersebut akan menjadi dasar pemerintah untuk menyusun strategi kedepan dalam menyusun kebijakan khususnya dalam pembangunan keluarga,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
