Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo bersama rombongan Kementerian Pertanian tiba di kantor Bupati Banjar, Martapura, Rabu (10/2/2021).
Kunjungan ini dalam rangka penyerahan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan.
Hal ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap dampak kerusakan akibat bencana alam yang dialami oleh Kalimantan Selatan, khususnya pada sektor Pertanian.
Untuk wilayah Kabupaten Banjar sendiri yang terdampak berdasarkan data pada tanggal 4 Februari dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar yaitu alat pasca panen yang terdampak banjir, power thresher 105 unit, corn sheller mobile 2 unit, corn sheller 8 unit, penggilingan 190 unit dan gabah 195 ton.
Data sarana dan prasarana pertanian yang terdampak banjir dengan total Alsintan 1.661 unit dan Infrastruktur 1.114 unit. Taksasi kerugian Alsintan Rp4.120.000.000,00, Infrastruktur Rp6.958.606.800 dan totalnya Rp11.078.606.800,00.
Data Keadaan Pertanaman Hortikultura yang terdampak banjir dengan jumlah 13 kecamatan, total pertanaman terdampak 604,607 ha total taksasi kerugian Rp5.743.550.000,00
Data pertanaman padi yang terdampak banjir, jumlah persemaian terdampak 178.622 kg / 7.145 ha, puso 45.177 kg / 1.807 ha, jumlah pertanaman terdampak 3.219 ha, puso 1.169 ha dan taksasi kerugian total persemaian dan pertanaman Rp16.618.429.000,00
Peta sebaran dampak banjir sektor tanaman pangan dan hortikultura taksasi kerugian Rp38.239.880.800,00.
Menteri Pertanian RI mengajak kepada semua pihak, jajaran dirjen kementerian untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Mengatasi ini semua membutuhkan kebersamaan, kesabaran dan pemahaman, itu yang utama,” ujar Syahrul.
Penanganan pemulihan di Kalimantan Selatan ini bagi Menteri Pertanian dan jajaran merupakan dari prioritas.
Sementara untuk penanganan selanjutnya, Menteri Pertanian mendesak untuk pemulihan dilakukan secepatnya.
“Kalau mungkin dilakukan Padat Karya di sini untuk bulan ini, baik itu bertanam ramai-ramai, jangan satu-satu sehingga juga dapat dimonitoring oleh Kejaksaan,” tambah Syahrul.
Selanjutnya diminta kepada Bupati dan pihaj yang terkait agar dapat berkoordinasi dengan Dirjen Kementerian Pertanian untuk pemulihan. MC Kalsel/Fuz
