Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalsel meluncurkan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan menggunakan dana DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kantor Pelayanan KB Kecamatan Banjarmasin Barat.
Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Inspektur Utama BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono didampingi Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan, Kadis PPKBPM, Madyan, jajaran PKB serta masyarakat dan akseptor KB.
Pada kesempatannya, Ramlan mengatakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
“Jadi tahun ini dana DAK BOKB sebesar Rp45 miliar yang dialokasikan pusat ke daerah,” kata Ramlan, Rabu (10/2/2021).
Menurutnya, dana BOKB akan diserahkan langsung ke Kabupaten/Kota dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah.
“Dana ini bersifat membantu pemerintah daerah, bukan sebagai pengganti dana APBD yang selama ini telah membiayai penyelenggaraan program Bangga Kencana di daerah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, diharapkan melalui bantuan ini dapat meningkatkan pencapaian dua kali lipat dalam program Bangga Kencana.
“Kami harap dapt meningkat dan jangan sampai APBDnya menurun” terangnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, pada tahap pertama dalam uji coba akan dilaksanan di dua kota yaitu Banjarbaru dan Banjarmasin. Untuk kota Banjarbaru di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 dengan jumlah akseptor Implant sebanyak suntik 20 orang, Pil 53 orang dan kondom 5 orang.
Kemudian pada hari ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pelayanan Implant sebanyak 30 orang.
Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN Pusat, Ari Dwikora Tono menambahkan dengan strategi ini dapat menurunkan tingkat kelahiran dan dapat meningkatkan pelayanan dengan bekerjasama langsung pihak dinas KB di Kabupaten/Kota.
“Diharapkan pelayanan MKJP bisa lebih efektif dan langsung menyentuh masyarakat. Sehingga intervensi itu bisa mengkontribusi pencapaian sasaran strategis,” ucapnya. MC Kalsel/tgh
