Sebanyak 42 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bidang pendidikan dan penyuluh pertanian menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan tentang pengangkatan PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
SK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (10/2/2021). Sahbirin juga memimpin langsung pengambilan sumpah/janji PPPK tersebut.
Sahbirin mengatakan, pengangkatan PPPK sebagai implementasi dari skema pemerintah guna merekrut tenaga profesional dalam birokrasi pemerintahan.
“Sebagai seorang profesional dengan kompetensi dan pengalaman, saudara diharapkan dapat mengemban tugas dan amanah baik sebagai ASN ataupun jabatan fungsional PPPK,” kata Sahbirin.
Dia menambahkan, pengisian jabatan guru dan penyuluh pertanian melalui seleksi PPPK sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020.
“Oleh karena itu, di samping menjalankan tugas-tugas jabatan saudara juga harus mampu menjadi ASN yang memiliki integritas profesionalisme, netral, dan bebas dari intervensi politik. Bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjalankan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat,” pesan Sahbirin.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Selatan, Sulkan menjelaskan 42 PPPK yang mendapat SK merupakan rekrutmen PPPK tahun 2019 lalu.
Adapun kontrak PPPK ini hanya selama tiga tahun dan akan terus di evaluasi. Jika berkinerja bagus, tidak menutup kemungkinan bisa dilanjutkan. Sedangkan, untuk kewajiban dan hak PPPK sama dengan PNS hanya saja tidak mendapatkan tunjangan pensiun.
“Ini rekrutmen PPPK tahun 2019 yang mana realisasi pemberian NIP nya pada akhir 2020 dan SK ditetapkan per Januari 2021. Bidang kerjanya adalah di bidang pertanian dan pendidikan. Mereka akan ditempatkan di SKPD masing-masing yang mana mereka sudah bekerja disana dan masuk formasi PPPK dan masuk seleksi dan lulus kembali ke tempat kerja masing-masing,” jelas Sulkan.
Sementara untuk tahun 2021, BKD Kalsel akan kembali mengadakan seleksi PPPK untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Hanya saj, pihak BKD Kalsel masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
“Untuk kuota belum ada, tapi untuk Pemprov Kalsel punya formasi yang kami usulkan sekitar 2000. Namun, tergantung Kementerian PAN-RB nanantinya berapa formasi yang disetujui,” tukas Sulkan. MC Kalsel/Jml
