Pemprov Kalsel tidak lagi menerbitkan izin baru khusus bagi perusahaan pertambangan di Kalsel. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), maka kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang telah ditetapkan sejak 11 Desember 2020 lalu.
Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan Pemprov Kalsel juga telah mencabut 620 izin pertambangan yang bermasalah dari 900 perusahaan tambang di Kalsel.
“Sejak wewenang izin pertambangan diambil alih pusat, Dinas ESDM tidak pernah menerbitkan izin baru untuk pertambangan. Bahkan kami telah mencabut 620 izin pertambangan yang bermasalah dari 900,” katanya, Banjarbaru, Selasa (26/1/2021).
Selain itu, Pemerintah Provinsi telah berhasil menghentikan rencana pertambangan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahkan, hal tersebut merupakan gugatan yang pernah dilayangkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Selatan ke Pengadilan Tinggi (PTUN) di Jakarta dan berhasil digagalkan.
“Untuk pertambangan di Kabupaten HST pernah digugat oleh WALHI Kalsel dan berhasil digagalkan oleh mereka termasuk pertambangan tidak berizin juga ditertibkan oleh Dishut dan ESDM Kalsel,” tutupnya. MC Kalsel/tgh
