Pemprov Kalsel Peringati Hakordia oleh KPK RI

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan (tengah) mengikuti kegiatan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Video Conference di ruang Command Center Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (16/12/2020). MC Kalsel/Rol

KPK RI menggelar kegiatan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) dengan mengusung tema “Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Anti Korupsi”.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, untuk mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu, pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. 

“Tapi, membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak anti korupsi juga merupakan kunci utama, semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya, saat memberikan sambutan melalui virtual, Rabu (16/12/2020).

Dalam hal ini upaya pemerintah untuk melakukan reformasi pada sektor perijinan dan sektor publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. 

“Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha, terutama pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi perhatian utama pemerintah,” tegasnya. 

Ia menambahkan, Pemerintah akan melakukan reformasi struktural secara besar-besaran, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan dipangkas, mekanisme dan prosedur yang yang rumit akan kita sederhanakan.

“Kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti E-Budgeting,  E-Performance, E-Audit dan aplikasi-aplikasi lainnya,” tambahnya.

Selain itu, penggunaan sistem yang sedang dilakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal pada institusi di pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.

“Profesionalitas aparatur penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan.  Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus di arahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi,” tuturnya.

Joko Widodo berharap, dengan langkah-langkah yang sistematis bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju. MC Kalsel/Rol

Mungkin Anda Menyukai