Pemprov Kalsel Belum Membuka Pariwisata Secara Resmi

Plh Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Abdul Hamid (kanan) usai kegiatan penyaluran bantuan program BALASA, Banjarmasin, Selasa (21/7/2020). MC Kalsel/tgh

Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel menegaskan pembukaan objek wisata ditengah pandemi covid-19 belum dibuka secara resmi. Tetapi kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah daerah.

Plh Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Abdul Hamid, mengatakan kondisi Kalsel saat ini masih di tengah wabah covid-19, jadi pembukaan objek wisata masih sangan rentan untuk dilakukan. Kalau pun dibuka objek wisata, tegantung kondisi kabupaten/kota.

“Jadi kalau ada kabupaten/kota yang sudah mengambil kebijakan membuka objek wisata diperbolehkan saja. Tetapi dengan catatan, harus mengikuti protokol kesehatan,” ucap Abdul Hamid, Banjarbaru, Selasa (21/7/2020).

Di Kalsel ada beberapa kabupaten yang melakukan pembukaan objek wisata sekaligus melakukan simulasi. Walaupun sangat rentan sekali apabila tetap dipaksakan membuka objek wisata.

Oleh sebab itu, dihimbau agar daerah yang telah membuka objek wisata dapat menerapkan tiga hal yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak saat berwisata.

“Jangan sampai ada kluster baru karena objek wisata telah dibuka. tetap patuhi protokol kesehatan covid-19,” ungkapnya.

Selain itu, dalam waktu dekat akan dilakukan monitoring ke kabupaten/kota yang telah membuka objek wisata sekaligus melihat protokol kesehatan di objek wisata.

Untuk diketahui, objek wisata yang telah buka yaitu daerah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten banjar, Hulu sungai, Kabupaten Tabalong khususnya objek wisata yang berkenaan dengan wisata religi. MC Kalsel/tgh

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

 


 

Pemprov Kalsel Perlu
Pendapat Anda!


Terima kasih telah mengakses portal berita kami.
Kesediaan anda mengisi survei kepuasan
sangat membantu kami untuk mengevaluasi
penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tahun 2022
demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

 


Ya, Saya Bersedia

 

Tidak, terima kasih