Kenaikan angka positif Covid-19 di kota Banjarmasin menimbulkan penilaian dari berbagai pihak, termasuk dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam mengendalikan laju penularan.
Dikatakan Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi, penambahan kasus di Kota Seribu Sungai dikarenakan tracking yang terus dilakukan hingga saat ini.
“Dari kasus seribu lebih ini kita akui itu bentuk dari upaya tracking. Adanya masyarakat yang beranggapan ini merupakan loss of pengendalian, saya rasa tidak menyalahkan opini tersebut, karena keberhasilan penanganan suatu wabah di masyarakat di suatu daerah tidak bisa berharap kepada pemerintah saja,” ungkap Machli, Banjarmasin, Jumat (3/7/2020).
Dia menyebutkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan dan kesehatan, masyarakat wajib turut serta dan andil dalam upaya penanganan suatu wabah penyakit.
“Bukan hak, tetapi kewajiban. Kewajiban masyarakat ikut serta penanganan suatu wabah yang terjadi di suatu daerah. Jadi masyarakat tidak bisa berpangku tangan kepada pemerintah saja sehingga perlu adanya gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengatasi dan mengatur strategi bagaimana caranya menghadapi wabah ini,” jelas Machli.
Pada Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020, lanjut Machli, telah ditetapkan bahwa Covid-19 adalah bencana nasional non alam. Sehingga, Dia meminta peran serta masyarakat Banjarmasin untuk meningkatkan kedisiplinan itu secara menyeluruh.
“Artinya indikator keberhasilan tidak dapat diukur dengan upaya pemerintah menemukan sebanyak-banyaknya, tetapi juga diikuti upaya kedisiplinan masyarakat itu sendiri,” ucap Machli.
Dengan kembali dibukanya tempat keramaian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin itu pun mengakui bahwa di satu sisi dapat memberi peluang terjadinya penyebaran.
“Dengan kembali dibukanya mall dan wisata siring, kami disini berjuang untuk mengatasi. Ini bisa jebol Dinas Kesehatan melakukan tracking, tetapi di sisi lain menciptakan terus sumber penularan. Sehingga perlu adanya keterlibatan semua SKPD untuk penanganan ini,” lanjut Machli.
Machli pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tempat keramaian dan jangan sampai menjadi sumber penularan baru. Karena, itulah fakta yang Dia temukan dilapangan. MC Kalsel/Rns
