Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terus berupaya meningkatkan kualitas sinkronisasi dan sinergitas pada proses penyusunan program dan kegiatan untuk pembangunan desa.
Untuk mendukung hal itu, Dinas PMD Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Kalimantan Selatan tahun 2020, di salah satu hotel berbintang, Banjarbaru, Kamis (12/3/2020).
Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkipli mengatakan rakor tersebut dalam rangka membangun keselarasan rencana program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang tertuang dalam RKPD tahun 2021 untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.
“Jadi hari ini kita sinkronkan program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional. Ternyata, masih ada program prioritas nasional yang belum didukung oleh program prioritas daerah, dan masih ada program kegiatan daerah yang tumpang tindih karena tidak sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Zulkipli.
Isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan, lanjut Zulkipli, merupakan kolaborasi dari isu nasional seperti laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan gini rasio.
Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat melalui pengembangan berbagai program yang dapat menggali potensi, sehingga berdampak terhadap pembangunan desa.
“Meningkatkan keswadayaan ekonomi masyarakat melalui program pembentukan unit usaha ekonomi pedesaan dengan peningkatan Bumdes bersama dan melakukan revitalisasi Bumdes maju, meningkatkan desa wisata dan desa digital melalui peningkatan wawasan dan infrastruktur pedesaan,” pungkasnya. MC Kalsel/scw
