Geliat perkebunan karet di Kalimantan Selatan masih mengalami kendala, beberapa diantaranya yakni luasan lahan yang tidak sebesar provinsi tetangga dan juga harga dari petani yang masih rendah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi pada Temu Usaha Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (UPPB) di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Selasa (11/2/2020).
Suparmi menjelaskan, untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel telah mengambil kebijakan untuk peningkatan mutu bahan olahan karet (bokar) bersih melalui penguatan dan pengembangan UPPB.
“Provinsi Kalsel sendiri memiliki 133 UPPB yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak setelah Provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya.
Ditambahkan Suparmi, bahwa harga beli karet dari petani di UPPB lebih tinggi yakni berkisar dari Rp8-11 Ribu daripada harga beli dari petani di tengkulak yang hanya Rp 4 Ribu saja.
Melihat hal tersebut, Disbunnak Kalsel pun mendorong petani karet di daerah untuk turut bergabung dengan UPPB, terlebih dari 133 UPPB tersebut, 50 UPPB diantaranya telah bermitra dengan pabrikan karet di daerah.
“Harga karet jika dijual melalui UPPB harganya lumayan tinggi bisa mencapai Rp11 Ribu tergantung dari kadar karet kering (K3), dan harga jual karet di UPPB Kalsel termasuk yang tertinggi,”ujar Suparmi
Selain itu, UPPB juga menyediakan fasilitas gudang yang dapat digunakan oleh petani karet untuk menitipkan barang atau produksi karetnya.
“Jadi petani yang belum jadi anggota UPPB bisa menitipkan barang dalam bentuk Lum (karet yang masih basah) dibolehkan dan itupun gratis,” jelasnya.
Kedepan Disbunnak Kalsel akan menambah jumlah UPPB yang ada dengan target 650 unit dan target pertahunnya sekitar 105-110 unit. Jumlah tersebut, lanjut Suparmi, menyesuaikan dengan luas wilayah Kalimantan Selatan yakni sekitar 270 ribu Km².
“Kita memerlukan UPPB sebanyak 650 unit, saat ini Kalsel baru memiliki 133 unit, kekurangan itu direncanakan akan dikejar dalam kurun waktu 5 tahun ini. Kamipun terus memacu Kabupaten untuk membangun UPPB dengan bantuan-bantuan dari pusat dan juga provinsi. Diharapkan dengan sinergi dari pusat dan provinsi tersebut pembangunan UPPB di Kalsel bisa selesai dalam kurun waktu 2-3 tahun saja,” pungkasnya. MC Kalsel/Jml
