Sebagai bahan evaluasi dan antisipasi bencana, Pemprov Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Karhutla Tahun 2019 dan Antisipasi Bencana Banjir serta Cuaca Ekstrim Tahun 2020 di ruang Rapat Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (30/12/2019).
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Sekda Kalimantan Selatan Abdul Haris, berpesan kepada BPBD dan instansi terkait untuk menjadikan penanganan Karhutla di tahun 2019 sebagai pengalaman dan terus berupaya melakukan perbaikan dan tindak lanjut di tahun 2020 mendatang.
“Koordinasi dan kolaborasi harus ditingkatkan termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat,” ujar Haris.
Sejalan hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Wahyuddin mengatakan kegiatan tersebut diadakan untuk mensinergikan penanganan berupa pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana Karhutla antara pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat dan pelaku dunia usaha di Kalsel.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut dapat mengantisipasi terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang tahun 2020 dan mampu meningkatkan peran serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penanggulangan bencana.
Sebagai bahan evaluasi, Wahyuddin mengungkapkan saat Karhutla di tahun 2019, jumlah luas lahan terbakar tertinggi di Kalsel terjadi di Tanah Laut dengan luas 1.330,55 Ha dan terendah di Banjarmasin seluas 51,95 Ha.
Saat itu, Pemprov Kalsel telah menetapkan status siaga darurat penanganan Karhutla terhitung dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Oktober 2019. MC Kalsel/Ar
